12 Spanduk Cawako Dicopot, Panwas Bagi Dua Tim Kerja

Panitia pengawas (Panwas) Pilkada Kota Padang mencopot sejumlah baliho atau alat peraga bergambar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang, kemarin. Pencopotan dilakukan Panwas Pilkada, terhadap 12 spanduk bergambar Cawako-Cawawako yang tersebar di sejumlah kawasan Kota Padang.

“Awalnya Panwas Pilkada mengidentifikasi ada 48 baliho dan spanduk milik pasangan cawako-cawawako yang masih terpasang di sejumlah lokasi. Setelah diberi toleransi, maka semua seruan Panwas dijalani para calon. Sedangkan yang dicopot itu diperkirakan spanduk milik calon yang belum sempat dicopot oleh tim suksesnya,” tutur Ketua Panwas Pilkada Padang Maulid Hariri Gani.

Pencopotan spanduk milik cawako-cawawako Padang periode 2008-2013 dibagi dalam dua tim. Tim pertama dipimpin langsung Ketua Panwas Pilkada Padang Maulid Hariri Gani dan tim dua dipimpin Wakil Ketua Panwas Pilkada Padang Maulid Hariri Gani Mahyudin. Keduanya membagi arah wilayah kerja di utara dan selatan. (lihat grafis, red).

Selain itu, proses pencopotan spanduk cawako-cawawako Padang juga melibatkan unsur dari Poltabes dan Satpol PP Padang. Ke-12 spanduk itu disita karena saat pencopotan, tim Panwas tidak menemukan orang yang bertanggung jawab atas keberadaan alat peraga tersebut, sehingga Panwas menyitanya.

Diterangkan Maulid, spanduk tersebut bergambar pasangan MUDA 8 helai, pasangan IMAM 1 helai dan pasangan Fauzi-Mahyeldi 3 helai. “Semuanya tersebar di kawasan Pauh sebanyak 2 lembar, Koto Tangah 1 lembag, Lubuk Begalung 2 lembar, Padang Timur 1 lembar , dan 3 lembar di pusat kota.

“Dalam pencopotan spanduk itu Panwas tidak menyita spanduk bergambar incumbent yang memiliki pesan sebagai pemerintah kota, atau pesan kegiatan di luar sebagai pasangan cawako-cawawako Padang. Kemudian juga tidak menyita yang terdapat di posko calon,” pungkasnya. Diakui Maulid, keberadaan posko calon belum memiliki aturan yang jelas di KPUD Kota Padang.
(sumber : padang ekspres)

Pembersihan Baliho Cawako Di-deadline

Rencana awal Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Padang menurunkan alat peraga calon wali kota dan wakil wali kota (cawako-cawawako) Padang yang tersebar di sejumlah kawasan Kota Padang kemarin siang, diperpanjang hingga Jumat (12/9), pukul 14.00 WIB. Panwas menyurati kelima pasang cawako-cawawako pada Jumat (12/9) dan tidak lagi memberikan toleransi.

“Hasil kesepakatan Panwas dengan kelima pasangan cawako-cawawako, seluruh alat peraga milik mereka berbau kampanye harus dicopot sendiri dalam tempo waktu 2x 24 jam. Tapi hingga sekarang kesepakatan kita itu masih belum diindahkan.

Untuk itu, Panwas masih memberikan toleransi pada calon selama 2x24 jam lagi. Jika imbuan kita tidak diindahkan, dengan sangat menyesal Panwas Pilkada Padang membuka paksa media promosi kelima calon tersebut. Ini bukan gertakan semata,” tegas Ketua Panwas Pilkada Padang Maulid Hariri Gani di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakannya Hariri, alat peraga berupa baliho dan spanduk yang dicopot paksa nanti tidak akan dikembalikan dan menjadi barang sitaan milik negara. “Jika dalam dua hari ini kelima calon membuka baliho dan spanduknya dengan sendiri, maka barang miliknya itu dapat digunakan lagi pada waktu kampanye,” sarannya Hariri Gani didampingi Wakil Ketua Mahyudin dan anggota Panwas Pilkada Dwi Indah.

Dari sejumlah identifikasi Panwas Pilkada di kecamatan, pasangan Yusman Kasim-Yul Akhyari Sastra (Yusra) memiliki jumlah alat peraga terbanyak, 16 buah (4 baliho dan 12 spanduk. Sedangkan pasangan Jasrial dan Muchlis Sani paling sedikit, dengan jumlah nol. (lihat grafis) “Baliho dan spanduk milik calon yang teridentifikasi panwascam tidak termasuk milik para incumbent.

Sebab, spanduk dan baliho yang membawa pesannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota itu membawa pesan-pesan pemerintah kota. Begitu juga dengan baliho bergambar Mudrika di persimpangan Jalan Rasuna Said sebagai Ketua Orari. Mudrika memang Ketua Orari Sumbar,” terang Maulid Hariri diamini Mahyudin.

Ditambahkan Mahyudin, media selain baliho dan spanduk yang tersebar di tengah masyarakat berupa kalender dan imsyakiyah tidak menjadi objek perkara Pilkada. Sebab, barang itu telah tersebar sebelum Senin (8/9), pada saat kesepakatan diputuskan.

Kemudian, Hariri menghimbau seluruh pemimpin redaksi media massa, baik cetak maupun elektronik untuk tidak mengekspos kegiatan kelima calon menjelang masa kampanye 6 Oktober mendatang. “Baik berupa iklan, pariwara, atau berita. Sebab, itu sama halnya dengan bentuk kampanye secara terbuka. Himbaunan ini memang tidak akan berdampak pada media bersangkutan, tapi pada calon terkait.

Ancamannya bisa pada ranah kriminal dengan hukuman minimal 15 hari sampai 3 bulan dan denda Rp100 ribu sampai Rp1 juta. Sanksi itu tertuang pada pasal 116 ayat 1 UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,” tegasnya. Untuk pencopotan baliho dan spanduk calon, Panwas siap berkoordinasi dengan Satpol PP dan Poltabes Padang.
(sumber : padang ekspress)

Pencetakan Surat Suara Diawasi

Proses pencetakan surat suara pada Pilkada yang dilakukan KPU Kota Padang sejak kemarin, dengan tidak lagi menggunakan security printing dianggap Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Padang tidak menyalahi aturan.

Ketua Panwas Pilkada Maulid Hariri Gani yang ditemui Padang Ekspres di ruang kerjanya mengatakan langkah KPUD tersebut dapat diterima asalkan tidak menggunakan waktu di luar yang ditentukan. ”Panwas hanya mengawasi jalannya waktu pencetakan surat suara tersebut. Jika pembuatannya molor melewati jadwal yang ditentukan, baru hal tersebut menjadi bidang pengawasan Panwas Pilkada Padang,” terang Maulid Hariri.

Dikatakannya, konsep pengaman disain surat suara atau security design yang dipakai KPU itu adalah pemikiran maju dan sangat rahasia. Sebab, cara pencetakan security design memiliki tanda khusus. Di salah satu bagian kertas suara itu terdapat tanda khusus yang menyatakan surat suara itu asli.

Mempunyai tanda khusus yang bisa mengantisipasi terjadinya kecurangan atau manipulasi suara pada Pilkada nantinya. ”Tanda khusus itu hanya diketahui orang KPU. Mestinya hal itu harus disosiaslisasikan pada seluruh petugas di TPS,” saran Hariri.

Terkait dengan surat suara untuk mekanisme pengirimannya dari pabrik di Jakarta Panwas mempercayai sepenuhnya pada petugas keamanan dari kepolisian dan instansi terkait. Pihak keamanan yang mengamanakan surat suara itu telah bekerja profesional dalam setiap kerjanya.

Makanya, Panwas tidak perlu ikut dalam pengawasan pengirimannya,” tandas Hariri. Ditegaskan Maulid Hariri Gani, jumlah surat suara ketika sampai di Kota Padang mesti mencukupi DPT sekitar 540.000 jiwa.
(sumber : padang ekspres)

Aktivitas Tim Sukses MUDA di Bulan Puasa

Pascapenetapan nomor urut, kesibukan di sekretariat pemenangan calon wali kota/ calon wakil wali kota (Cawako/Cawawako) makin bertambah. Kondisi itu terlihat di sekretariat pasangan Mudrika-Dahnil Aswad (MUDA). Tidak fisik, tapi juga persiapan pola pemikiran juga dilakukan pasangan perseorangan ini, melalui diskusi bersama praktisi dan akademisi.

Mendatangi sekretariat utama pemenangan pasangan Mudrika dan Dahnil Aswad (MUDA) nuansa sejuk menyergap. Sebab sekretariat yang berada di Jalan Koto Tinggi Nomor 1 Padang yang berada persis di samping kediaman keluarga Mudrika itu memiliki taman asri. Di halaman cukup luas tersebut sejumlah motor diparkir rapi.

Memasuki ruangan utama posko terlihat sejumlah tim sukses yang berasal dari kalangan praktisi, akademisi dan politisi serta tokoh masyarakat sedang terlibat perbincangan serius tapi santai. Selanjutnya di ruangan tengah tampak lima unit komputer berjejer bersama satu unit mesin foto copi. Peralatan itu sengaja disiapkan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi pencalonan hingga Pilkada.

Di samping ruangan administrasi, terlihat tiga unit kamar yang disulap jadi ruangan perlengkapan, ruangan pembicaraan khusus serta ruangan ketua tim sukses. Setiap hari ini, termasuk bulan Ramadhan, ini posko tersebut selalu ramai didatangi beragam kalangan untuk menyampaikan aspirasinya.

Mereka sangat antusias memberikan masukan kepada tim sukses, baik dari kalangan warga hingga kalangan profesional dan mantan pejabat. “Posko ini memang terbuka bagi warga yang memang ingin memberi aspirasi serta ingin mengetahui siapa pasangan MUDA,” ujar Ketua Tim Sukses MUDA Hafidsyah kepada Padang Ekspres di Posko MUDA, kemarin.

Tim Sukses MUDA, kata Hafidsyah terbagi secara struktural dan fungsional. Tim fungsional lebih fokus menyelesaikan masalah lapangan yang tersebar di masing-masing kelurahan dan kecamatan yang diatur koordinator yang telah tersusun secara terstruktur. Hingga saat ini jumlah sukarelawan berjumlah 115 orang. Masing-masing dikelola satu orang koordinator di kecamatan yang membawahi koordinator kelurahan.

Tim pemenangan tersebut menurut Hafidsyah merupakan jaringan sosial yang telah terbentuk sejak lama. Artinya mereka merupakan simpatisan pasangan MUDA yang selama ini memiliki hubungan emosional, sehingga kredibilitas dan tanggung jawabnya untuk pemenangan MUDA tidak dapat diragukan.

Sedangkan untuk posko jumlahnya saat ini mencapai 10 posko, delapan diantaranya berada di kecamatan serta dua posko utama di Jalan Koto Tinggi dan Perintis Kemerdekaan Padang.

Calon Ditetapkan, Awasi Curi Start Kampanye, "Deadline Pencopotan Baliho"

Selama satu pekan berjalannya bulan Ramadan, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwas Pilkada) Kota Padang belum menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan calon wali kota dan calon wakil wali kota (Cawako-cawawako) dalam tahap proses Pilkada.

Meski dikatakan aman, Ketua Panwas Pilkada Padang Maulid Hariri Gani mengingatkan seluruh cawako-cawawako Padang tidak lagi bisa melakukan sosialisasi secara bebas atau curi start untuk kampanye. Pasalnya KPUD Padang telah menetapkan nomor urut para pasangan calon, kemarin.

Dikatakan Hariri, Panwas Pilkada telah menyosialisasikan kepada pasangan calon tentang ketentuan yang tidak boleh dilakukan para calon sebelum masa kampanye. ”Jika sebelum penetapan nomor urut, Panwas menemukan beberapa indikasi bentuk pelanggaran dalam tahap pilkada. Tapi hal itu belum bisa ditindak Panwas. Alasannya para calon belum ditetapkan KPUD sebagai peserta Pilkada,” kata Hariri.

Ditambahkannya, jenis pelanggaran yang paling diwanti-wanti Panwas Pilkada yakni masalah kampanye. Sedangkan bentuk sosialisasi belum menjurus pada bentuk kampanye belum ditentukan.

”Pasangan cawako-cawawako dikatakan melakukan kampanye, jika mendatangi masyarakat secara terbuka dan mengajaknya untuk memilih calon tersebut. Maka tindakan itu baru dikatakan sebagai bentuk kampanye. Dengan demikian, Panwas Pilkada langsung menghentikan dan membubarkan acara tersebut,” jelas Maulid.

”Jika tindakan kampanye telah mengarahkan pada tindakan kriminal, Panwas akan melanjutkan pelanggaran itu pada kepolisian,” tegas dosen STSI Padangpanjang ini.

Terkait media informasi yang digunakan cawako-cawawako dalam bentuk baliho dan spanduk, Panwas telah memberikan pengawasan dan pengarahan tentang jenis baliho yang dilarang. ”Baliho yang menuliskan kata-kata tentang visi dan misi, program kerja dan ajakan untuk memilihnya, Panwas tidak lagi melakukan koordinasi dengan cawako-cawawako untuk mencopotnya,” tutup Maulid Hariri Gani di ruang kerjanya.

Copot Baliho Berbau Kampanye

Selain itu Panwas Pilkada juga mewarning seluruh pasangan, untuk segera mencopot baliho ”berbau” kampanye. Tak tanggung-tanggung, Panwas Pilkada memberi tenggat waktu 2x24 jam kepada setiap pasangan calon. Serta tidak main ”kucing-kucingan”, dalam melaksanakan kegiatan selama bulan Ramadhan.

Maulid Hariri Gani menegaskan, Panwas telah mempersiapkan personilnya, untuk selalu ”melekat” pada setiap kegiatan pasangan calon, tak lupa kerjasama dengan Poltabes, untuk mengawal seluruh kegiatan pasangan calon.

”Panwas Kota Padang sudah melakukan pleno, dan memberikan hasilnya kepada setiap pasangan calon,” ungkap Maulid lagi. Dirinya juga meminta para pasangan calon, segera menyerahkan jadwal kegiatan mereka selama bulan Ramadhan kepada Panwas, sehingga pengawasannya menjadi lebih mudah.

Menyinggung baliho pasangan calon, yang sudah marak terpampang di berbagai kawasan Kota Padang, baik yang berada di jalan, hingga tempat ibadah, Maulid memberi deadline bagi pasangan calon. Dalam tempo 2x24 jam, seluruh baliho tersebut sudah harus diturunkan. “Jika tidak, Panwas sendiri yang akan menurunkannya, mulai pukul 14.00 WIB, Rabu (10/9) dan disita untuk negara,” tegas Maulid.

Namun Maulid hanya menyebutkan baliho yang bernuansa kampanye, dan berisi visi, misi dan slogan pasangan calon. Tidak untuk baliho bersifat sosial atau milik Pemko Padang, yang menempatkan duo incumbent yaitu Wali Kota Padang Fauzi Bahar, dan Wakil Wali Kota Padang Yusman Kasim, sebagai ikonnya.

"Kalau atas nama Wali dan Wakil Wali Kota tidak, karena tidak ada UU yang mengatur bahwa baliho kepala daerah harus diturunkan. Apalagi yang hanya berupa ajakan bagi warga kota,” ulasnya.
(sumber : padang ekspress)

IMAM Usung Tri Berlian

Menjadi cawako/cawawako dari calon independen, tak membuat semangat Ibrahim-Murlis Muhammad (IMAM) menjadi keder bersaing dengan cawako/cawawako yang diusung parpol besar. Malah, sebaliknya, IMAM optimis mampu merebut hati rakyat 23 Oktober mendatang. Karena maju dari calon independen, menurut IMAM, mereka mewakili rakyat, beda dari pasangan cawako/cawawako lainnya mewakili parpol.

“Maju dari calon independen, berarti kami membawa suara rakyat. Beda jika maju dari parpol, membawa suara parpol. Itu artinya, kami akan mengabdi penuh kepada rakyat, bukan kepada parpol. Dan rakyat dalam hal ini, bisa saja memberhentikan kami jika tak mampu mengakomodir kepentingan mereka,” tegas Cawako Padang Ibrahim didampingi Cawawako Murlis Muhammad dalam diskusi visi-misi di LKBN Antara, Sabtu (6/9).

Mengusung Tri Berlian (tiga pokok program strategis) sebagai visi-misi, IMAM optimis mampu memenangkan Pilkada Padang. Tri Berlian dimaksud, yakni membenahi kualitas SDM, memajukan sektor perdagangan dan membangun industri pariwisata. Membenahi SDM yang dimaksud, yakni akan menempatkan the right man on the right place di jajaran aparatur.

“Sekarang ini, yang kita lihat kan tidak. Banyak orang yang diletakkan di setiap job/posisi tidak sesuai dengan SDM yang dimilikinya. Inilah yang mengakibatkan roda pemerintahan macet, tidak berjalan seperti yang diharapkan,” ujar Ibrahim. Masih bicara SDM, jika IMAM terpilih nantinya jadi wako/wawako, kata Ibrahim, dirinya akan mengambil enam profesional (di luar PNS) untuk menjabat kepala dinas (kadis). Tentunya yang enam orang itu harus betul-betul profesional yang sebelumnya sudah melewati serangkaian proses seleksi.

“Lain dari itu, kita akan menunjuk lima orang kepala dinas yang akan dipimpin satu orang koordinator. Lima kadis itu nantinya akan menjadi tim inti pemerintahan, dan tak akan ditukar hingga lima tahun. Sekali setahun, lima kadis itu akan kita rolling untuk menjadi ketua tim,” ulasnya. Memajukan sektor perdagangan, Ibrahim mengulas rencana akan menjadikan kawasan Pasar Gadang dan Pasar Mudik sebagai pusat pasar komoditi pertanian di Kota Padang.

“Lain dari itu, kita akan membangun terminal AKDP untuk bus Pessel, Solok di kantor Satpol PP saat ini. Juga membangun terminal AKDP untuk jurusan bus Pariaman, Pasaman, Bukittinggi dan Agam di gedung SMAN 1 Padang saat ini. Karena menurut kami, pemilihan lokasi dua terminal tersebut, sudah sangat tepat. SMAN 1 tak cocok lagi tempatnya di Jalan Sudirman.

Kita bermaksud nantinya akan memindahkan SMAN 1 ke lokasi yang lebih ‘adem’ untuk belajar dan membangun dengan fasilitas yang lebih baik dari sekarang ini,” ungkapnya. Sementara di sektor pariwisata, IMAM menjanjikan akan memaksimalkan potensi obyek wisata Siti Nurbaya di Gunung Padang. “Di atas sana, nantinya akan kita bangun sebuah masjid besar, yang setiap hari nantinya akan berkumandang suara azan lima kali sehari ke Pantai Padang.

Diyakini, lantunan suara azan yang menggema ke lautan, akan menghindari dari gangguan tsunami dan bencana lainnya,” ulasnya. Disinggung apakah IMAM (jika terpilih nantinya) tidak takut dengan dukungan yang tidak diberikan oleh DPRD (karena maju dari calon independen) dalam menjalankan sejumlah programnya, IMAM mengaku tidak takut.

“Kami di sini, membawa suara rakyat. Tentunya dalam menjalankan atau merancang sebuah program nantinya kami akan membuatnya berdasarkan UU. Dan jikalau DPRD tak menyetujui juga, berarti DPRD akan berlawanan dengan UU, berhadapan dengan rakyat. Dan yang perlu diketahui, nantinya jika kami terpilih, kami akan membuka transparan segala anggaran dan program pemerintahan kepada publik,” tutupnya.
(sumber : padang ekspress)

Harmensyah-Dikki Gagal Maju Pilkada, Tak Serahkan Daftar Kekayaan dan Izin Atasan

Pasangan Harmensyah-Dikki Syarfin yang diusung Partai Golkar bersama Koalisi Padang Sakato, menyudahi perjuangan mereka menuju arena Pilkada Kota Padang yang berlangsung 23 Oktober mendatang. Pasangan ini digugurkan KPUD Padang, karena tidak memenuhi persyaratan administratif.

Gugurnya pasangan ini sekaligus melengkapi kegagalan partai pengusungnya yakni Partai Golkar yang sebelumnya juga gagal mengusung calon di Pilkada Pariaman beberapa waktu lalu. Ketua KPUD Padang Endang Mulyani menyebutkan, dari enam pasang calon yang mendaftar, hanya lima pasangan calon yang lolos verifikasi.

Yaitu pasangan perseorangan Ibrahim-Murlis Muhammad, Fauzi Bahar-Mahyeldi Asharullah dari koalisi PAN-PKS, Jasrial-Muchlis Sani dari koalisi Demokrat-PBB, pasangan perseorangan Mudrika-Dahnil Aswad, serta Yusman Kasim-Yul Akhyari Sastra dari koalisi PPP-PDIP. “Pasangan Harmensyah-Dikki Syarfin yang diusung Partai Golkar bersama Koalisi Padang Sakato dinyatakan gugur,” tegas Endang dalam jumpa pers di kantor KPUD Kota Padang Jalan Palembang 19, didampingi empat anggota KPUD Padang Yosrizal, Yuliwan Rajo Ameh, Boiziardi, dan Daniel Arifin, kemarin.

Endang menambahkan, alasan gugurnya pasangan Harmensyah-Dikki Syarfin karena Dikki Syarfin tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 58 huruf i UU No.12 tahun 2008 tentang perubahan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lalu, pasal 38 ayat 1 huruf i, dan ayat 2 huruf d PP No. 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Juga pasal 8 ayat 1 huruf d Peraturan KPU No.15 tahun 2008, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pilkada. “Pasal-pasal tadi, secara jelas menyebutkan, bahwa pasangan calon harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan. Serta menyerahkan surat tanda terima laporan daftar kekayaan pribadi calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara,” tandasnya.

Endang juga membeberkan, bahwa dari hasil verifikasi faktual tim KPUD ke Jakarta, ternyata Dikki Syarfin tidak memiliki surat persetujuan atasannya, terkait pencalonannya menjadi Cawawako Padang sesuai Keputusan KPU No 15 tahun 2008 pasal 12 ayat 2 huruf f, yang menyatakan surat pernyataan pengunduran diri setiap calon dari PNS, TNI, dan Polri, dan melampirkan persetujuan atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan.

“Surat pernyataan pengunduran diri pribadi milik Dikki Syarfin memang sudah ada, namun lampiran persetujuan dari atasannya tidak ada. Hal itu terungkap ketika tim KPUD Kota Padang melakukan verifikasi ke kantor tempat Dikki Syarfin bekerja yang berada di Jakarta, tanggal 26 Agustus lalu,” ulas Endang. Soal penggantian pasangan, ulas Endang tidak ada kesempatan lain. Sebab, hal itu hanya boleh dilakukan jika salah satu pasangan calon berhalangan tetap hingga 7 hari menjelang penetapan hasil verifikasi, tepatnya hingga tanggal 23 Agustus lalu. Tentang penetapan nomor urut, akan dilakukan hari ini (8/9) oleh KPUD Kota Padang. bertempat di gedung Rang Kayo Basa, tepat kukul 14.00 WIB.

Panji Kecewa

Dihubungi terpisah, Ketua DPD Golkar Kota Padang Z Panji Alam mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Pasalnya partai sudah menyelesaikan seluruh persyaratan yang menjadi tanggung jawab partai. “Kita sudah koordinasi dengan KPUD Padang. Namun memang untuk mengganti calon sudah tidak ada waktu lagi. Jadi, sudah merupakan wewenang KPUD menggugurkan calon yang tidak lolos verifikasi,” pungkasnya.

Panji mensiyalir adanya skenario politik dari pihak tertentu yang ingin menggagalkan majunya pasangan dari Partai Golkar. “Saya kira, ini hampir sama kasusnya seperti di Pilkada Pariaman,“ ungkap Panji. Soal ke mana suara Golkar akan diarahkan pada Pilkada mendatang, Panji menyatakan pihaknya akan menentukan dalam tiga hari ini dengan terlebih dahulu berkonsultasi ke DPD Partai Golkar Sumbar dan DPP Partai Golkar.
(sumber : padang ekspress)

Wawako Ajak Warga Gunakan Hak Pilih

Wakil Wali Kota Padang Yusman Kasim saat safari ramadhan ke Masjid Al Ikhlas Kelurahan Lambuang Bukik, Kecamatan Pauah, Sabtu (6/9) atas nama Pemko Padang meminta maaf karena belum bisa memberikan pelayanan dan pembangunan menyeluruh sampai ke pelosok daerah di Kota Padang, termasuk di Batu Busuak Kelurahan Lambuang Bukik.

“Masih adanya daerah yang belum dialiri listrik, pendidikan sekolah yang belum merata merupakan pekerjaan rumah bagi Pemko. Meski masih terbatas tapi pendidikan untuk anak-anak harus diutamakan.

Cukup orangtua yang tidak sekolah, tapi anak harus sekolah,” kata incumbent yang maju dalam Pilkada 23 Oktober. Dalam rombongan safari Ramadhan tersebut juga ikut Kepala Bawasda Sastri Yunizarty Bakry, Kepala Pariwisata Didi Ariyadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Ali Basyar, Anggota DPRD Yasnida Syamsuddin, Kepala Kakandepag Syamsul Bahri dan Kepala RSUD Sungai Sapiah Iskandar.

Selain itu, Wawako juga meminta seluruh jamaah untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2009 dan Pilkada 23 Oktober. “Pemilu 2009 adalah kesempatan seluruh masyarakat untuk memilih para wakil rakyata yang akan duduk di legislatif. Tolong gunakan hak pilihnya karena merupakan kesempatan masyarakat menentukan wakilnya di pemerintah,” kata Wawako yang menyerahkan bantuan dari Pemko sebesar Rp 3 juta.

Dalam kesempatan itu Ny Anis Yusman Kasim juga memberikan bantuan kepada ibu-ibu majelis taklim berupa seperangkat alat rebana. Dan juga bantuan Rp5 juta untuk kegiatan pesantren Ramadhan dari Yusman Kasim selaku pembina Majelis Taklim Kota Padang.
(sumber : padang eskpress)

Kontestan Pilkada Kota Padang 2008

1. Drs. Ibrahim - Murlis Muhammad, SH, M.Hum
2. Ir. Mudrika - Danil Aswad
3. Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si - Mahyeldi
4. Jasrial, M.Pd - Drs. Muchlis Sani
5. Drs. Yusman Kasim, MM - Yul Akhiyardi Sastra

Balon Independen Gencarkan Sosialisasi

Kendati telah menyerahkan berkas dukungan masyarakat ke KPUD Padang dan memasuki tahap verifikasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), bukan berarti para calon Independen Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota diam berpangku tangan. Mereka nyatanya terus melakukan sosialisasi dan menggelar berbagai kegiatan. Bakal Cawawako Darlison, pasangan Soetrisno AB, kepada Padang Ekspres, kemarin mengatakan, saat ini mereka terus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kegiatan itu, katanya, dilakukan hingga masa verifikasi berakhir.

“Ini penting bagi warga yang sudah memberikan dukungannya kepada kami. Jika mereka didatangi, maka mereka akan benar-benar merasa diperhatikan calon pemimpinnya. Maka saat memilih calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nanti, mereka tidak ragu lagi,” terang Darlison. Bakal Cawako Syamsuar yang berpasangan dengan Suwandel, juga melakukan hal yang sama. Menurutnya, kegiatan itu tidak semata untuk menyosialisasikan visinya sebagai kepada masyarakat. Tetapi juga bersilaturahmi dan menjalin rasa kekeluargaan dengan masyarakat.

“Rakyat sekarang sudah cerdas memilih calon pemimpinnya. Mereka sudah kenyang dengan janji yang muluk. Perlu kita jemput aspirasinya dan penuhi harapannya jika terpilih,”tambahnya. Sementara itu, balon Cawako perseorangan lainnya Mudrika yang berpasangan dengan Daniel Aswad menyatakan, akan terus mencari dukungan, kendati masa penyerahan suara dukungan telah berakhir. “Kita mencari dukungan tidak sekadar dengan minta KTP atau Kartu keluarga saja, tetapi juga dalam bentuk dukungan moral. Bahkan dampak dukungan moral ini lebih hebat dari pada dukungan lainnya,” terang Mudrika.

Dari keempat pasangan balon Cawako-Cawawako perseorangan, Daniel Aswad tercatat sebagai calon termuda (18 Agustus 1964) dibandingkan calon lainnya, sedangkan calon yang tergolong paling tua adalah Syamsuar Syam (12 Desember 1950) yang berpasangan dengan Suwandel. Keempat pasangan bakal calon independen Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Cawako-Cawawako) yang sedang menjalani proses verifikasi tersebut yakni Ibrahim-Murlis Muhammad (IMAM), Mudrika-Daniel Aswad (MUDA), Soetrisno AB-Darlison (SADAR), Syamsuar Syam-Suwandel (Syamwandel).

Harmensyah-Syaharman Daftar ke Golkar

Hingga hari kedua pengambilan formulir pendaftaran calon kepala daerah di DPD I Partai Golkar Kota Padang, tercatat baru empat orang Cawako/Cawawako yang mendaftar. Jika hari pertama, Kamis (10/7), Wawako Padang Yusman Kasim dan pengurus DPD II Partai Golkar Sumbar, Musmaizer Dt Gamuak yang mendaftar, Jumat (11/7) giliran Harmensyah (kini menjabat Kepala Bapedalda Sumbar) dan Syaharman Zanhar (Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sumbar) mendaftar ke sekretariat DPD I Partai Golkar Kota Padang.

Harmensyah yang datang bersama tim suksesnya, pukul 09.45 WIB langsung diterima Ketua Tim Pilkada Golkar Kota Padang, Afrizal. Tanpa buang waktu, mantan Wakil Kepala Dinas PSDA Sumbar itu langsung menuju ruang sekretariat pendaftaran untuk mengambil formulir pendaftaran sebagai Cawako. Tak sampai lima menit usai membubuhkan tandatangan pada bagian administrasi pendaftaran, Harmensyah kemudian meninggalkan ruang sekretariat sambil menenteng formulir.

Kepada Padang Ekspres, Harmensyah menjelaskan kenapa ia memilih Partai Golkar sebagai “perahu” Pilkada, dikarenakan Partai Golkar adalah partai besar dan telah berpengalaman banyak. “Saya kira, semua orang sudah pada tahu bahwa Golkar itu adalah partai besar. Dimana-mana, Golkar itu memiliki mempunyai kepengurusan yang terstruktur dan memiliki program yang visioner untuk masyarakat. Pengurus serta kadernya pun juga sudah tak diragukan lagi, memiliki semangat yang militan. Karena itu, saya yakin dengan Golkar. Namun, untuk pencalonan diri saya nantinya, kita pulangkan saja kepada si pangka (Golkar, red),” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang itu.

Ditanya seputar visi misi dirinya maju sebagai Cawako Padang periode 2009-2014, Harmensyah menjawab tak muluk-muluk. “Kita semua sudah tahu seputar permasalahan Kota Padang saat ini. Mulai semrawutnya tata kota, masalah PKL yang tak kunjung terselesaikan hingga menyangkut terminal kota yang belum ada hingga kini.
Itu baru segelintir saja yang tampak. Dan yang perlu kita ingat, semua permasalahan besar ini berawal dari dari permasalahan kecil. Oleh karena itu, jikalau masyarakat nantinya mengamanahkan saya sebagai wako, saya akan memposisikan saya sebagai pemimpin (melayani masyarakat), bukan sebagai pejabat (minta dilayani),” ungkapnya.

Sementara itu, Syaharman tidak datang secara langsung untuk mengambil formulir. Syaharman diwakili istrinya, Sylfianti Syaharman datang ke sekretariat pendaftaran, untuk mengambil formulir, usai shalat Jumat. “Oleh karena Pak Syaharman ada tugas ke luar kota, makanya ia mewakilkan kepada saya,” ujar Sylfianti, singkat.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Pilkada Golkar Kota Padang, Afrizal optimis hingga terakhirnya pengembalian formulir pada Senin (14/7) mendatang, akan banyak Cawako/Cawawako yang mendaftar ke DPD I Partai Golkar.
“Walau kita (Golkar, red) partai terakhir yang membuka pendaftaran untuk Cawako/Cawawako, namun kita optimis, Golkar tetap saja banyak yang melirik. Ini disebabkan Golkar adalah salah satu partai besar dan berpengalaman. Hingga saat ini saja, sudah hampir 10 orang yang sudah menelpon saya untuk memastikan pendaftaran,” ulasnya.
(sumber : padang ekspress)

Besok, Calon Perseorangan Serbu KPU

Jadwal penyerahan berkas dukungan pasangan calon perseorangan untuk Pilkada Kota Padang akan berakhir besok, Kamis (10/7). Akan tetapi, hingga sore kemarin masih belum terlihat pasangan calon yang menyerahkan berkas pendaftaran mereka. Baik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan.

Seperti di PPS Sawahan Timur yang sekretariatnya berada di kantor kelurahan setempat. Hingga hari kelima kemarin, belum satupun pasangan calon yang menyerahkan berkas dukungannya. Meskipun begitu, anggota PPS Sawahan Timur Wilhelmi mengatakan, pihaknya tetap menunggu hingga jadwal pendaftaran berakhir. “Mungkin saja para pasangan calon itu masih mengumpulkan dukungan,” jelasnya.

Terpisah, anggota PPS Ulak Karang Selatan Syahroni mengatakan, sejauh ini hanya ada tim sukses pasangan Ibrahim dan Murlis Muhammad (IMAM) yang mendatangi kantor lurah, yang bersebelahan dengan kantor mereka. “Tetapi mereka tidak mendatangi PPS. Mereka datang untuk mengurus surat keterangan tempat tinggal penduduk,” ungkapnya.

Sedangkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padang Utara Andri Yudi tak menampik belum adanya pasangan calon yang menyerahkan berkas dukungannya ke PPS. Bahkan, dari 7 PPS kelurahan yang tersebar di Padang Utara, hingga siang kemarin, tidak satupun pasangan calon yang menerima berkas dukungan mereka. “Padahal, jadwal PPS sangat padat. Setelah pengumpulan berkas, akan dilanjutkan verifikasi administrasi tanggal 11 - 13 Juli. Lalu verifikasi faktual tanggal 14-22 Juli,” ulas Andri.

Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU Kota Padang Boiziardi membenarkan belum adanya pasangan calon yang mendaftar. Selain itu, ia mengingatkan pasangan calon agar taat aturan, mulai dari penyerahan berkas dukungan, hingga finalisasi siapa calon perseorangan yang lolos verifikasi, dan diperbolehkan mendaftar pada tanggal 5-11 Agustus mendatang. “Berapapun pasangan calon perseorangan yang memenuhi prosedur, akan mendapat kesempatan mendaftar, jadi tidak ada sistem rangking, karena semua memiliki kesempatan yang sama,” pungkasnya.

Salah seorang calon perseorangan yang berencana maju di Pilkada Padang, Murlis Muhammad menyatakan, dia bersama pasangannya Ibrahim sudah menyerahkan berkas dukungan kepada beberapa PPS. Salah satunya PPS Lubuk Buaya. “Untuk berkas ke KPU, akan kami serahkan besok (hari ini, red),” ujarnya.

Sedangkan pasangan lainnya, Mudrika dan Dahnil Aswad yang menyatakan telah menyerahkan berkas dukungan ke PPS di tujuh kecamatan, di antaranya Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan Koto Tangah. “Sedangkan penyerahan berkas dukungan ke KPU akan kami lakukan hari Kamis (10/7),” kata Mudrika.

Calon Wali Kota dari perseorangan lainnya Sutrisno Abu Bakar SE Dt Rajo Katik yang sebelumnya tidak memiliki pasangan Wakil Wali Kota, kemarin menyatakan sudah punya pasangan yakni Darlison. Pasangan mantan Danramil itu sehari-hari merupakan Ketua Umum Asosiasi Ahli Teknik Elektro Sumbar-Riau dan Ketua Umum Alumni Teknik Elektro Universitas Bung Hatta (UBH) se-Jabodetabek. Di samping itu dia tercatat sebagai Direktur utama PT Mitra Astra Benta Group yang ada di Batam, Dumai, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.

Diumumkan Bulan Ini

Sedangkan calon dari parpol, sejumlah parpol terlihat masih wait and see (menunggu dan melihat). Salah satu parpol yang sudah tergambar calonnya hanya PKS. Mereka bakal menggandeng Fauzi Bahar dan Mahyeldi Ansharullah. Bahkan hari deklarasinya sudah ditentukan, 20 Juli nanti.

Sementara Partai Golkar, yang sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri sejauh ini masih belum menentukan calon yang akan diusung. Meskipun beberapa nama seperti Z Panji Alam disebut-disebut bakal diusung parpol besar ini menjadi wali kota dan Syaharman Zanhar sebagai wakil wali kota.

Sama halnya dengan PKS, Ketua DPD Partai Golkar Padang menyatakan, pihaknya akan memutuskan calon dari Golkar dalam bulan ini. “Dalam bulan ini juga, InsyaAllah semua tuntas,” ungkap Z Panji Alam. Begitu pula dengan koalisi Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang yang masih melakukan fit and proper test terhadap calon mereka. Direncanakan 13 Juli, koalisi ini baru mengusulkan calon yang ditetapkan ke tingkat DPP.
(sumber : padang ekspress)

Mudrika Serahkan Dukungan ke PPS

Pasangan Mudrika dan Dahnil Aswad hingga saat ini sudah mulai mendaftarkan dukungan ke masing-masing PPS di tujuh kecamatan. Di rencanakan Kamis (10/7), pasangan MUDA akan mendaftarkan dukungan ke KPU Kota Padang. Hingga saat ini total dukungan yang telah diverifikasi bersih mencapai 47 ribu dukungan.

“ Kita menargetkan hari Rabu (9/7) merupakan hari terakhir penyerahan dukungan kepada masing-masing PPS di 11 kecamatan di Kota Padang. Saat ini masih ada dukungan yang sedang dalam tahap verifikasi bersih sehingga diperkirakan jumlah dunkungan yang akan kita antarkan mencapai 60 ribu dukungan,” ujar Mudrika saat dihubungi Padang Ekspres kemarin.

Ia mengatakan saat akan ditutupnya dukungan dari warga untuk pasangan MUDA, malah semakin banyak warga yang memberikan dukungan. Pihaknya terpaksa lakukan verifikasi kembali bagi pendukug baru tersebut. Sedangkan untuk pendaftaran ke KPU, ia merencanakan akan dilaksanakan Kamis (10/7) mendatang.

Pihaknya berharap warga segera mendaftarakn diri agar dukungan yang diberikan warga menjadi lebih berarti. Disamping meminta pro aktiv dari PPS untuk mendata penduduk yang secara umur memiliki hak suara dalam pemilu.

Ketika ditanya tentang banyaknya bermunculan calon perseorangan akhir-akhir ini, menurutnya suatu hal yang biasa. Sebab yang menjadi lawannya bukanlah calon-calon dari perseorangan ataupun calon Wali Kota dari partai politik, namun yang menjadi lawannya adalah kecurangan.

Jika dalam proses verifikasi atau dalam proses lainnya ia menemui adanya kecurangan, maka ia tidak segan-segan untuk melawan kecurangan tersebut. Untuk itu ia berharap seluruh unsur atau komponen dalam urusan ini agar dapat menanamkan sifat kejujuran dalm setiap proses.

Jika dalam proses kejujuran tersebut ia mengalami kekalahan, ia bersedia mundur dari pencalonan ini. “ Bagi saya kejujuran adalah segala-galanya terbukti mulai dari proses awal hingga pengumpulan suara. Saya sangat mengharamkan untuk membeli suara. Sebab bagi saya hal tersebut adalah amanah,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah ia siap untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Biro Pembangunan Pemrpov Sumbar ketika dinyatakan lulus, dengan tegas ia menjawab sanggup. Sebab baginya segala sesuatu harus mengikuti aturan, jika memang itu ketentuan ia dengan senag hati melepaskan jabatannya.
(sumber : padang ekspress)

Jasrial dan Muchlis Sani Maju?

Koalisi Bintang Demokrat Padang mengklaim sudah mengantongi tiga pasang nama yang siap diajukan ke DPD dan DPP partai pengusung untuk kemudian ditetapkan sebagai calon yang akan maju pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kta Padang mendatang.

Pengajuan tiga pasang nama calon itu merupakan hasil penyaringan koalisi Bintang Demokrat, dan salah satu yang santer terdengar adalah nama Jasrial yang konon akan bersanding dengan Muchlis Sani.

Ketua Tim Koalisi Demokrat Zulherman menegaskan, nama-nama calon yang telah memenuhi kriteria, sudah berada di tangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Padang. Untuk calon Wali Kota, disebutkan tiga nama yaitu Jasrial, Harmensyah, dan Yusman Kasim, sementara untuk calon Wakil Wali Kota yaitu Muchlis Sani, Dikki Syarfin, dan Indra Jaya.

“DPD juga telah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi calon-calon tersebut, dan rencananya besok, para calon akan dipanggil oleh tim khusus DPD untuk melihat kapabilitasnya serta dinilai oleh DPD, “ jelas Zulherman. Tim khusus DPD, lanjut Zulherman, akan menggodok hasil pertemuan dengan bakal calon, dilanjutkan dengan merekomendasikan dua pasang nama, yang akan dikirim ke DPP untuk “direstui” siapa yang akan menjadi pilihan dari Partai Demokrat.

“Paling lambat tanggal 13 Juli, dua pasang nama tersebut, sudah di kirim ke DPP,” ulas anggota DPRD Kota Padang ini. Menyinggung dua nama yang mengapung belakangan ini, yaitu Jasrial pada posisi Wali Kota, dan Muchlis Sani pada posisi Wakil Wali Kota, Zulherman hanya tertawa. “Semua bakal calon memiliki peluang yang sama untuk menduduki dua ‘kursi panas’ tersebut,” tegas Zulherman.

Tapi, jika memang Jasrial dan Muchlis Sani direstui koalisi Bintang Demokrat, maka sudah pasti Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang siap mendukung pasangan tersebut. “Semua berdasarkan kajian. Lagipula, tidak ada keharusan kita mencalonkan internal. Jadi, bila ada figur di luar partai yang dinilai kompeten oleh koalisi, maka figur tersebut akan diusung,” tandasnya.

Untuk mencari figur yang tepat, kata Zulherman, tim koalisi juga akan melakukan survei kepada masyarakat, tentang siapa yang pantas untuk di usung pada Pilkada Kota Padang mendatang. “Dalam bulan ini juga semua akan tuntas,” pungkasnya.
(sumber : padang ekspres)

PKS Sandingkan Fauzi-Mahyeldi? 20 Juli Deklarasi Cawako-Cawawako

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya memilih berkoalisi dengan dalam pengajuan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Cawako-Cawawako) Padang yang akan bertarung pada Pilkada Padang. Padahal, partai yang punya basis massa besar ini dengan jumlah suara yang dimilikinya, bisa mengajukan pasangan calon sendiri.

Ketua DPD PKS Padang Budiman masih enggan menyebutkan nama partai yang mereka ajak koalisi, termasuk tokoh yang akan diusung menjadi Cawako bersama Cawawako internal PKS, Mahyeldi Ansharullah. Namun, Budiman memastikan bahwa Cawako yang mereka usung berasal dari pengurus partai koalisi mereka.

Dari bocoran yang diperoleh Padang Ekspres dari seorang pengurus teras PKS yang tidak mau disebutkan namanya, PKS memilih calon incumbent yang sekarang menjabat Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Padang Fauzi Bahar sebagai Cawako yang bersanding dengan Mahyeldi Ansharullah. “Sebab, dari beberapa kali survei yang diadakan PKS, nama Fauzi Bahar berada di urutan teratas,” ungkapnya, kemarin.

Ketika ditanya kepada Budiman, soal apakah Cawako yang diusung PKS memang Fauzi Bahar? “Tunggu saja tanggal mainnya. Kita akan deklarasikan pasangan Cawawako-Cawako PKS 20 Juli mendatang,” kilah Budiman kepada wartawan, Sabtu (5/7) di sekretariat DPD PKS Kota Padang.

Budiman mengatakan, seluruh persiapan, mulai dari survei pasangan calon, penyatuan visi dan misi, hingga koordinasi dengan DPW dan DPP sudah dilakukan partai Islam ini. “Sejak dua tahun lalu kita sudah melakukan survei siapa yang akan bersanding dengan calon internal kita Mahyeldi Ansharullah, dan ternyata dari empat kali survei, tetap muncul satu nama yang mendapat dukungan masyarakat,” urai Budiman.

Menanggapi sudah lebih dulunya sejumlah pasangan calon perseorangan (independent) mendeklarasikan diri, Budiman tak mempersoalkannya karena, saat ini PKS sudah masuk tahap persiapan teknis deklarasi. “Rencananya kita akan deklarasi di kantor DPW, tapi hal tersebut belum pasti,” terang anggota DPRD Kota Padang yang bergabung pada Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat ini.

Sebelumnya, PKS membuka pendaftaran Cawako yang akan bersanding dengan Mahyeldi. Dari sejumlah nama yang mendaftar, memang terdapat nama Fauzi Bahar yang didaftarkan orang terdekatnya. Selain itu, ikut mendaftar Wakil Wali Kota Padang Yusman Kasim, yang sekarang resmi menjadi Cawako dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
(sumber : padang ekspress)

KPU Minta Panwas Jangan Gegabah

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Endang Mulyani mengimbau Panwas agar tidak gegabah dalam mengekspos temuan dan meningkatkan koordinasi dengan KPU. Hal itu terkait atas temuan pihak Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Padang, tentang Daftar Pemilih Suara (DPS) yang tidak diumumkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di beberapa tempat.

Menurutnya, tidak ada kelalaian pihak PPS dalam menyampaikan DPS. Karena pihak PPS yang dinyatakan melakukan kelalaian yaitu salah satu PPS di kawasan Lubuk Begalung, sudah mengeluarkan pengumuman perihal data DPS tersebut.

“DPS kan tidak harus ditempel secara keseluruhan, bisa juga dengan pengumuman secara umum. Jika ada warga yang ingin memastikan namanya terdaftar, pihak PPS memberikan keterangan melalui buku DPS yang tersedia dan memuat secara lengkap data pemilih sementara di kawasan tersebut,” ungkap Endang di dampingi Divisi Sosialisasi KPU Padang.

Sedangkan menyangkut PPS di kawasan Lubuk Buaya, yang juga dikatakan tidak memberikan informasi tentang DPS, Endang yang terlebih dulu sudah mengkonfirmasi temuan tersebut kepada pihak PPS Lubuk Buaya menegaskan, persoalan yang dipertanyakan Panwas tersebut bukan kelalaian, namun hanya masalah teknis.

“Kantor Lurah Lubuk Buaya tersebut baru saja pindah, jadi pihak PPS belum sempat menempelkannya di kaca pengumuman. Tapi soal data, semuanya sudah tersedia, dan masyarakat bisa meminta keterangan kapan saja,” tegas Endang.

Menanggapi keluhan Panwas tentang anggaran yang tak kunjung cair, Sekretaris Komisi A DPRD Kota padang Sabaruddin Herman menjabarkan, memang dalam pembahasan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2008, sudah dialokasikan Rp2 miliar untuk kegiatan Panwas, namun pencairannya belum bisa dilakukan mengingat, APBD perubahan belum dibahas, apalagi disyahkan.

“Panwas akan diberi pinjaman oleh Pemko Padang, sebanyak kebutuhan terkini Panwas tersebut. dan Panwas harus melakukan koordinasi dengan pihak Pemko untuk merealisasikannya, dengan memberikan data yang jelas. Seperti biaya kantor, honor hingga Panwascam serta biaya transportasi,” lanjut Sabaruddin.
(sumber : padang ekspress)

MUDA Imbau Pendukung Segera Mendaftar ke PPS

Meskipun pendaftaran calon perseorangan telah dibuka KPU Padang, Jumat (4/7), namun pasangan Mudrika-Dahnil Aswad (MUDA) belum mendaftarkan diri. Sebab dukungan masih terus mengalir, sehingga Muda masih menverifikasi data tersebut. Hingga saat ini Muda telah mendapatkan kurang lebih 43 ribu dukungan, yang telah bersih dan diverifikasi. Agar dukungan yang diberikan warga lebih berarti, Muda mengimbau warga segera mendaftarkan diri ke PPS terdekat, sehingga dapat menggunakan hak pilih pada pilkada mendatang.

“ Rencananya kita baru akan mendaftar ke KPU sekitar tanggal 7 dan 8 mendatang, sebab hingga saat ini dukungan masih terus mengalir, kita tidak ingin mengecewakan warga Padang, jika dukungannya tidak diakomodir. Apalagi 10 hari terakhir jumlah dukungan terus meningkat mencapai kuranglebih 3.000 dukungan perhari.

Meskipun demikian, kita membatasi masuknya dukungan hari ini, setelah itu kita tinggal verifikasi bersih, baru diserahkan,” ujar pasangan Muda kepada Padang Ekspres di sekretariatnya, kemarin. Berdasarkan data terakhir sekretariat, jumlah dukungan yang masuk hingga saat ini 60 ribu dukungan, namun baru sekitar 43 lebih yang telah diverifikasi. Dukungan ini telah dipisahkan per kelurahan, dari 104 kelurahan di Kota Padang pihaknya mendapatkan dukungan dari 102 kelurahan.

Saat ini dukungan terbanyak diberikan kelurahan berasal dari kelurahan di Kecamatan Koto Tangah sebanyak 12.010 dukungan, Pauh,2.732 dukungan, Nanggalo sebanyak 2.296, Lubuk Begalung, 7.405, Kuranji 3.376, Padang Selatan 1.861. Sedangkan Padang Utara dan Barat, masing-masingnya, 1.193 dan 3.790 untuk Padang Timur, 5.830 dan Lubuk Kilangan, 2.683 serta Bungus Teluk Kabung sebanyak 1.897. Atas kepercayaan yang diberikan warga, pasangan Muda mengucapkan terima kasih, sebab telah memberikan amanah melalui dukungan tersebut.

Hanya saja dukungan tersebut belumlah berarti jika warga belum mendaftarkan diri ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan terdekat. Sebab jika tidak terdaftar dalam PPS, berarti warga tidak dapat turut berpartisipasi dalam pemilu. Sehingga warga tidak dapat berpartisipasi secara langsung memberikan suara untuk pasangan MUDA dalam pilkada, Oktober mendatang.

Pihaknya juga berharap agar KPU, turut pro aktiv dalam hal ini PPS untuk mendata warga yang telah memiliki hak untuk pemilu, namun belum terdaftar untuk mengikuti pemilu. Apalagi saat ini warga memiliki kesibukan hingga malam hari, dalam hal ini memang diperlukan peran aktif anggota PPS untuk mendatangi rumah warga, yang belum juga mendaftar.

Sementaraa itu ketika disinggung, apakah Mudrika bersedia mundur dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pembangunan Pemrov Sumbar, jika lulus verifikasi di KPU nanti. Dengan tegas ia menjawab bersedia, dengan catatan, ia telah keluarkan pernyataan KPU bahwa ia lulus sebagai calon Wali Kota Padang dan berhak ikut dalam Pilkada mendatang. “Saya orangnya sangat menghargai sistim, jika memang telah keluar keputusan KPU saya lolos sebagai cawako, maka saat itu juga saya akan menyerahkan surat pengunduran diri,” tutupnya.
(sumber : padang ekspress)

Pendaftaran Calon Independen Dibuka

Berbagai persiapan untuk menghadapi Pilkada Kota Padang mulai dilakukan KPU Padang. Hari ini, pendaftaran calon perseorangan (independen) Pilkada Kota Padang dimulai.

Seluruh petugas penyelenggara, mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga pasangan calon yang akan maju, diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga proses pendaftaran hingga pelaksanaan Pilkada berjalan lancar.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan KPU Kota Padang Boiziardi menjelaskan, pendaftaran calon perseorangan akan berlangsung mulai hari ini hingga 10 Juli mendatang. Setiap pasangan calon harus memberikan daftar dukungan minimal 27 ribu suara tersebut, kepada KPU dan PPS.

“Kepada KPU, pasangan calon diwajibkan memberikan nama lengkap pasangan calon, daftar dukungan, serta daftar kecamatan dan kelurahan tempat asal pendukung. Sementara kepada PPS, setiap pasangan calon diwajibkan memberikan daftar dukungan, foto pasangan calon, dan foto kopi pendukung,” jelas Boiziardi, usai sosialisasi pelaksanaan pendaftaran calon perseorangan bagi PPS dan PPK, kemarin.

Lebih lanjut Boiziardi menjabarkan, tanggal 11-13 Juli, merupakan tahap verifikasi administrasi pasangan calon, yang dilakukan PPS, dilanjutkan dengan verifikasi faktual pada tanggal 13-24 Juli. “Tapi sebelumnya, pada tanggal 22-23 Juli, PPS harus melakukan rekap data dalam bentuk berita acara yang akan diserahkan kepada PPK dan pasangan calon,” tandas Boiziardi.

Dia juga menegaskan, pihaknya akan mencoret jika ditemukan ada dukungan ganda atau KTP ganda yang diajukan calon. “Begitu juga jika ditemukan KTP yang sama pada pasangan calon. Kita akan coret nama pendukungnya,” tegas Boiziardi. Meskipun pendaftaran belum dibuka, tetapi sejauh ini sudah ada sejumlah calon yang meminta informasi ke sekretariat KPU Padang. Mereka adalah Mudrika, Murlis Muhammad, dan Sutrisno AB.

Distribusi Logistik Agustus

Tentang kesiapan logistik untuk Pilkada Padang, Ketua Pokja Logistik KPU Kota Padang Yuliwan Rajo Ameh memaparkan, pihaknya telah melakukan tahapan administrasi kelengkapan data kebutuhan logistik, hingga penawaran tender.

“Tahap administrasi dan penawaran tersebut sudah dilakukan sejak Mei lalu,” jelasnya. Tentang pengadaan, Yuliwan menargetkan, mulai 24 Agustus mendatang hingga H-3 Pilkada, pencetakan surat suara dan pendistribusian logistik bisa dilakukan.

“Kita sengaja memulai proses penyediaan logistik lebih awal, untuk menghindari kendala saat Pilkada dimulai, seperti kurangnya surat suara, atau persiapan logistik yang tak tuntas. Kita juga berharap, seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan Pilkada yang kondusif,” tukasnya.
(sumber : padang ekspress)

PPS Lubukbuaya dan Lubeg Disorot

KPU Kota Padang diminta serius melakukan sosialisasi tentang daftar pemilih sementara (DPS) dan tahapan pemutakhiran data. Pasalnya, Panwas Pilkada Kota Padang masih menemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum mengumumkan DPS-nya, sehingga dapat menghambat proses pemutakhiran data pemilih.

Ketua Panwascam Koto Tangah, Isdarilman tak menampik hal tersebut. Menurutnya, pada kawasan Lubukbuaya, ternyata ada satu TPS yang belum ada DPS-nya. “Alasan pihak PPS Lubukbuaya, adalah karena belum diterimanya daftar pemilih sementara yang diturunkan KPU Padang. Kenapa Lubuk Buaya belum, sementara di TPS lain sudah lengkap, ada apa?” kata Isdarilman mempertanyakan.

Menyikapi kondisi tersebut, Isdarilman melakukan koordinasi dengan Ketua PPS Lubukbuaya, dengan melakukan pendataan pemilih sendiri berdasarkan kartu keluarga warga. “Ini juga tidak lepas dari pantauan kita,” ungkap Isdarilman lagi.

Bahkan Isdarilman menambahkan, temuan Panwascam Lubuk Begalung lebih parah lagi, di samping hampir semua PPS tidak mengumumkan DPS lewat papan pengumuman, di tingkat kelurahan ternyata juga tak mampu memanfaatkan media publik seperti masjid dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan DPS dan pemutakhiran data.

“Ini kentara sekali kita ketahui dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan PPS Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, seperti tak ditempelkannya DPS di kantor PPS,” ujar anggota Panwascam Lubuk Begalung, Lenny Susilawati. Pihak Panwascam sendiri, kata Lenny telah menegur PPS kelurahan tersebut, tapi menurut hasil kordinasi di lapangan, ternyata DPS tidak ditempel, karena data itu banyak salahnya.

Di tambah pula belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor PPS sendiri. Ditemui terpisah, Ketua Panwas Pilkada Kota Padang Maulid Hariri Gani memaparkan, pihaknya akan melakukan pembundelan temuan tersebut, dan selanjutnya akan dilaporkan kepada DPRD Kota padang melalui Komisi A.

“Kita juga akan menyurati KPU Padang, sebagai induk penyelenggara Pilkada untuk lebih memprofesionalkan petugasnya baik PPS maupun petugas pemutakhiran data pemilih, karena keberlangsungan Pilkada Kota Padang berjalan aman dan damai sangat ditentukan dari pemutakhiran data ini,” tegas Maulid.

Maulid juga menyebutkan, dari analisis Panwaslu Pilkada Padang, bisa jadi, sumber sengketa Pilkada Padang nantinya, salah satu pemicu utama adalah akibat pemutakhiran data yang asal-asalan. Menyinggung anggaran, Maulid mengatakan, ada kemungkinan hal tersebut merupakan sebuah langkah terorganisir agar tugas Panwaslu mandul.

”Bagaimana mau jadi wasit, kalau untuk operasional saja Panwascam berutang atau merogoh uang pribadi,” ujarnya. Namun, Maulid berkeyakinan pemerintah dan DPRD Kota Padang tidak akan tinggal diam, bahkan saat melakukan safari koordinasi ke seluruh Panwascam, Maulid tetap minta anggota Panwas untuk bekerja maksimal sekalipun dana kepanwasan belum jelas juntrungannya.

”Ini hanya terkait masalah teknis dan aturan penganggaran, soalnya dana panwaslu itu baru diakomodir pada Perubahan APBD Padang yang pembahasannya juga kita sendiri belum tahu,” tambahnya yang didamping Wakil Ketua Mahyuddin.

Maulid berharap, dana bisa cair sebelum masuk tahapan pendaftaran calon perseorangan 4 hingga 27 Juli mendatang. Soalnya untuk mengawasi uji faktual data dukungan calon perseorangan di semua keluarahan di Kota Padang, jelas tak mungkin tanpa di backup dana.”Panwascam akan mandul, kalau dana tidak juga turun waktu itu,” pungkasnya.
(sumber : padang ekspress)

Harmensyah Lirik Golkar?

Ada yang istimewa dalam kegiatan sunatan massal yang dilakukan DPD Partai Golkar kemarin. Bukan acaranya, melainkan tamu yang hadir, yaitu Harmensyah, salah satu tokoh pemerintahan yang optimis akan maju pada Pilkada Kota Padang, apa yang dilakukannya di sana?

Ditemui saat berlangsungnya acara sunatan, Harmensyah tak menampik bahwa salah satu alasan dirinya memenuhi undangan dari DPD Golkar Kota Padang adalah untuk menambah peluang untuk menjadi calon yang akan digandeng menuju arena Pilkada Kota Padang 23 Oktober mendatang.

“Saya bangga bahwa Partai Golkar mau mengangkat acara ini, karena akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di samping itu, saya juga sangat berharap ada support dari Partai Golkar kepada saya, untuk bisa maju pada Pilkada mendatang,” jelasnya. Partai Golkar, kata Harmensyah, bisa melihat figur siapa yang bisa menjadi pertimbangan untuk dijadikan pasangan calon yang akan diusung.

“Kita melihat bahwa Kota Padang butuh pemimpin yang bisa membuat perubahan ke arah lebih baik. Tapi saya juga tidak akan memaksakan diri untuk dipilih,” tandasnya. Tentang posisi yang akan ditempatinya kelak, Harmensyah mengharapkan dirinya bisa menjadi calon Wali Kota Padang untuk periode 2008-2013 mendatang dari Partai Golkar.

Namun ketika ditanya, kemungkinan dirinya hanya menjadi calon Wakil Wali Kota, Harmensyah hanya tersenyum. “Nanti kita lihat lagi bagaimana baiknya, yang jelas secara pribadi, jika saya dicalonkan sebagai Wali Kota, saya akan berbuat yang terbaik,” ucap Kepala Bapedalda Sumbar ini.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kota Padang Z Panji Alam menyatakan bahwa kehadiran Harmensyah adalah sesuatu yang wajar. Apalagi Harmensyah masuk salah satu dari 12 kandidat yang diusulkan DPD Golkar kepada DPP, untuk menjadi calon Wali Kota atau Wakil Walikota Padang.

“Wajar juga dia punya target. Tapi dalam mekanisme Partai Golkar, semua keputusan merupakan hasil dari rapat pimpinan yang akan diadakan minggu kedua bulan Juli ini,” jelasnya. Bahkan secara pribadi, Panji pun menegaskan, dirinya juga telah siap untuk maju di arena Pilkada Kota Padang. Hingga saat ini, lanjut Panji, kesempatan masih terbuka lebar bagi kandidat yang ingin maju bersama Golkar, termasuk kader internal sekalipun.
(sumber : padang ekspress)

Golkar akan Tentukan Sikap

Semakin dekatnya batas waktu deklarasi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, membuat Tim Pilkada Partai Golongan Karya (Golkar) kian berbenah. Rencananya, Minggu depan, partai ini akan mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon (Balon) yang akan diseleksi, berdasarkan mekanisme partai yang identik dengan warna kuning ini.

“Kita masih menunggu surat keputusan DPP. Sangat diharapkan surat tersebut tiba sebelum tanggal 5 Juli,” ungkap Ketua Tim Pilkada Partai Golkar Kota Padang Afrizal kepada wartawan, kemarin. Menurut Afrizal, sebenarnya surat pertama dari DPP sudah keluar beberapa waktu lalu, namun karena masih ada pembenahan, maka pihaknya masih menunggu surat kedua.

“Hal ini baru pertama terjadi. Mungkin berkaca pada pengalaman yang sudah-sudah, maka untuk Pilkada Kota Padang, perlu sentuhan strategi baru,” jelas Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Padang ini.

Afrizal mengakui, dirinya hingga kini belum mengetahui secara pasti isi surat tersebut, namun intinya adalah perubahan target balon Pilkada. “Saat ini juga sedang dilaksanakan Rakornas, jadi kita menunggu keputusan saja. Mudah-mudahan ada poin yang mengakomodir aspirasi masyarakat bawah, dalam hal pengajuan calon, sehingga hasilnya lebih optimal,” tandasnya.

Mengingat batas deklarasi calon tinggal 26 hari lagi, Afrizal pun menargetkan Tim Pilkada akan mulai bekerja minggu depan. Diawali dengan jumpa pers, pengumuman pembukaan pendaftaran Balon, hingga penentuan calon yang akan diajukan. “Bisa jadi kita membuka peluang untuk calon wako, atau wawako saja, atau malah dua-duanya. Semuanya tergantung surat dari DPP,” tegasnya.

Namun secara gamblang, anggota Komisi D DPRD ini berharap, strategi dan keputusan apapun yang akan dikeluarjan DPP, merupakan langkah paling optimal bagi DPD Golkar Kota Padang, untuk melaju menuju Pilkada, mengingat dari segi suara yang mencapai 17 persen, Partai Golkar sebenarnya bisa maju sendiri.
(sumber : padang ekspress)

Ajakan Golput, Tidak Mendidik

Anggota KPU Pusat Endang Sulastri mengimbau kepada warga Sumbar, khususnya Kota Padang untuk dapat berpikir cerdas, dengan tidak mengikuti ajakan golput yang marak dihembuskan sejumlah oknum dan golongan yang tidak bertanggungjawab, akhir-akhir ini jelang Pemilu.

Ajakan golput, menurut Endang, merupakan ajakan yang tidak mendidik, di tengah tuntutan reformasi yang didengungkan rakyat saat ini. “Jika ancaman golput itu dilaksanakan, dipastikan akan membuat jumlah golput semakin tinggi. Terlebih, jika ancaman itu diikuti mobilisasi dukungan. Tanpa ada ajakan untuk golput, kecenderungan untuk menjadi golput sebagai bentuk protes dari pemilu ke pemilu sudah tinggi.

Kondisi ini terjadi karena hasil pemilu dan kegiatan politik lainnya dirasakan semakin jauh dari ekspektasi publik,” terang Anggota KPU Pusat Endang Sulastri saat acara “Sosialisasi Pemilu 2009” di Lapangan Imam Bonjol, Sabtu (28/6). Data KPU Pusat, kata Endang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 mencapai 92,74 persen. Pada pemilu legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi turun menjadi 84,07 persen. “Meningkatnya jumlah golput menjadi tren demokrasi prosedural di berbagai negara, tak hanya di Indonesia saja. Kondisi ini, merupakan tantangan bagi para penggiat demokrasi untuk mengubah pola pilih pemilih. Pemilih dalam hal ini, harus diajak untuk sadar dalam menggunakan hak politiknya. Salah satunya, lewat sosialisasi ini,” ujarnya.

Turut hadir, staf Menkominfo RI DR Ismail, Wawako Padang Yusman Kasim serta sejumlah pejabat Pemko, unsur Muspida, tokoh masyarakat dan partai politik. Tak hanya acara sosialisasi Pemilu, dalam kesempatan itu warga kota turut disuguhkan hiburan “Randai Palito Nyalo” dan lawak dari Jarwo Kwat dan Buyung “API”. Wawako Padang Yusman Kasim berharap kepada warga kota agar dapat memanfaatkan sosialisasi Pemilu tersebut dengan baik, supaya Pemilu 2009 lebih baik dibanding 2004 dan berkualitas. Wawako dalam hal ini juga meminta kepada KPU Padang agar dapat melakukan pendataan daftar pemilih secara akurat sehingga tidak ada daftar pemilih fiktif. “Dalam kesempatan ini, saya juga mengimbau kepada sejumlah parpol agar dapat selama kampanye dapat menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan bangsa,” tutur Wawako Yusman.

Staf Menkominfo RI DR Ismail dalam sambutannya mengatakan acara sosialisasi Pemilu ini, merupakan bagian program “Gerakan Nasionalisasi Pemilu 2009” yang telah dicanangkan Presiden SBY pada 6 Juni lalu dan sesuai pula dengan program kegiatan Badan Informasi Publik (BIP) Depkominfo RI. “Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak semua lapisan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mensukseskan Pemilihan Umum 2009, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” tutup DR Ismail.
(sumber : padang ekspress)

Sosialisasi Pemilu, KPU Bawa Artis Ibukota

Pesta demokrasi Pemilu 2009 saat ini sudah mulai disosialisasikan di sejumlah daerah. Khususnya Kota Padang, sosialisasi Pemilu 2009 akan dihelat di Lapangan Imam Bonjol, Sabtu (28/6). Tak tanggung-tanggung, sosialisasi Pemilu ini akan diberikan KPU Pusat beserta pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) RI. Sejumlah artis dan pelawak pun turut dihadirkan untuk memeriahkan suasana bermalam minggu untuk warga Kota Padang. Diantaranya Jarwo “Kuat” dan Buyung “API”.

“Tak hanya itu, gelaran acara kesenian daerah “Randai Palito Nyalo” turut pula didaulat untuk menyonsong Pemilu 2009 tersebut. Semua elemen tokoh masyarakat, tokoh partai politik dan pejabat pemerintah turut kita undang. Karena sosialisasi dinilai sangat penting untuk semua golongan sebagai upaya dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu akan datang,” terang Kepala Bakominfo Kota Padang Veri Yasri saat jumpa pers di ruang kerjanya, Kamis (26/6).

Di samping hiburan, kata Veri, pembicara dari KPU Pusat dan pejabat dari Depkominfo akan menyampaikan tentang peraturan, tata tertib serta Undang-undang Pemilu. “Sekalipun sosialisasi informasi bidang politik, bidang hukum dan bidang keamanan Pemilu diselenggarakan di Kota Padang, tapi tidak terlepas dari rasa tanggung jawab kita bersama masyarakat Sumbar agar Pemilu nantinya dapat berjalan lancar, aman dan tertib,” ujar mantan Kepala Dinas Pasar Raya Padang itu.

Untuk itu, tambah Veri, Pemko sangat mengharapkan kesediaan warga kota beserta undangan agar dapat bersama-sama mengikuti acara tersebut. “Karena seperti diketahui, waktu Pemilu tidak berapa lama lagi. Tanpa sosialisasi, dikhawatirkan masyarakat (khususnya generasi muda/pemilih pemula) tidak akan tahu terhadap hak dan kewajiban mereka saat Pemilu nanti,” ungkapnya.

Acara sosialisasi Pemilu ini, jelas Veri, merupakan bagian program “Gerakan Nasionalisasi Pemilu 2009” yang telah dicanangkan Presiden SBY pada 6 Juni lalu dan sesuai pula dengan program kegiatan Badan Informasi Publik (BIP) Depkominfo RI.
(sumber : padang ekspress)

Panwas Temukan PPS Belum Umumkan DPS

Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan sub tahapan pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Kota Padang, berakhir Minggu (23/6). Tapi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu Pilkada) menemukan dugaan masih adanya PPS yang belum mengumumkan DPS yang telah dilakukan sejak 23 Mei.

“Temuan ini, hampir terjadi di semua kecamatan di Kota Padang. Dari laporan Panwascam kami, ada PPS yang belum umumkan DPS, seperti di Kecamatan Kototangah, sementara tahapannya berakhir hari Minggu,” ujar Anggota Kelompok Kerja Pelaporan Mahyuddin di ruang kerjanya, kemarin. Panwas menilai, temuan adanya DPS yang belum diumumkan, sudah masuk kategori dugaan PPS melakukan pelanggaran administrasi.

“Tugas kami sesuai ketentuan undang-undang Pemilu yaitu mengawasi setiap tahapan, Pemilu Pilkada yang ditetapkan KPUD, makanya dalam waktu dekat dugaan temuan itu akan kami plenokan,” ungkapnya. Jika ada bukti awal yang kuat, lanjut Mahyuddin, maka PPS tersebut sudah masuk kategori melanggar administrasi.

Tak hanya itu, temuan Panwascam se-Kota Padang yang dilaporkan ke Panwaslu Sabtu lalu, ternyata ada petugas pemutakhiran data pemilih yang tidak bekerja maksimal. Misalnya, menurut Mahyuddin, didampingi Ketua Pokja AKP Zulkhailizar, petugas pemutakhiran data, mendelegasikan tugasnya kepada orang lain dengan imbalan Rp50 ribu untuk melakukan pendataan ke RT/RW di sebuah kelurahan. “Tapi, hal ini masih kita selidiki kebenarannya,” tandas Mahyuddin.

Bahkan Panwaslu Pilkada juga menemukan petugas penyelenggara Pilkada tingkat kelurahan berprofesi ganda. Kata Mahyuddin, selain petugas, ada petugas yang juga ikut masuk tim sukses salah seorang bakal calon kepala daerah. “Artinya, KPUD sebagai induk penyelenggaran Pilkada Kota Padang dalam bekerja penuh tantangan, sehingga perlu melakukan kordinasi internal secepatnya agar tahapan tidak dilaksanakan asal jadi, dan laporan diterima tak bersifat asal bapak senang,” tegasnya.

Ketua Panwaslu Pilkada Padang Maulid Hariri Gani mengakui, petugas Panwaslu kecamatan telah melakukan kerja kepanwasan secara intens, mesti fasilitas dan pendanaan nihil. “Saya salut sama kawan-kawan di kecamatan, mereka bekerja untuk mengawal Pilkada tanpa melihat apakah dana sudah ada atau sudah cair atau belum, semangat ini akan terus kita tingkatkan, sekalipun persoalan anggaran Pilkada masih pro dan kontra di tingkat legislatif maupun eksekutif,” jelasnya.

Maulid mengakui, dana Panwaslu yang belum disahkan dan belum dapat dicairkan cukup menyulitkan untuk beraktivitas. “Tapi karena kami merasa bertanggung jawab terhadap amanah yang diembankan, tugas harus tetap jadi nomor satu,” pungkasnya.
(sumber : padang ekspress)

Pendaftaran Balon Wako PAN Dibuka

Mulai hari ini (23/6), DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Padang kembali membuka pendaftaran bakal calon (balon) wali kota (wako) dan wakil wali kota (wawako) Padang periode 2008-2013. Keputusan ini berdasarkan rapat tim Pilkada PAN di sekretariat PAN Padang Jalan Raden Saleh Nomor 21 A, Minggu (22/6). Ketua Tim Pilkada PAN Kota Padang Raizul Mailis Dt Rajo Nando didampingi Wakil Ketua Yul Afnedi dan Humas Publikasi St Nirwansyah, menyatakan pendaftaran resmi dibuka mulai hari ini hingga Jumat (27/6). Kegiatan ini bakal dipusatkan di Sekretariat PAN Padang selama jam kerja.

“Jadi dalam lima hari ini, semua balon yang telah mengambil formulir maupun yang akan mengambil formulir, ditenggat paling lambat mengembalikan Jumat mendatang,” tegas Raizul kemudian mengakui pendaftaran ini sempat tertunda satu bulan. Raizul menyebutkan sejak pertama dibuka pendaftaran, telah tujuh orang yang mengambil formulir balon Wako dan 15 orang mengambil formulir balon Wawako Padang. Dengan dibukanya kembali pendaftaran, Raizul berharap balon yang telah mendaftar maupun yang akan mendaftar sudah mengembalikan formulir kepada tim Pilkada PAN Kota Padang, lengkap dengan persyaratannya.

Tujuh Balon Wako Padang tersebut, yakni H Syofyan SH, Marsanova Andesra SH MH, Ferry Zain, Taslim SSi, Drs H Fauzi Bahar Msi, H Rinaldi Gustian SE MHum dan Syaiful SH. Sedang 15 orang balon Wawako Padang adalah Drs Marzuki Onmar, Marsanova Andesra SH MH, H Amran Nasution, Busrizalti SH MH, Davip Maldian SSos, Hendri Septa BBus (Acc) MIB, Syekh Khairil Syarif, Drs Yal Effendi MM, Edeytsil Edizar SPd, Taslim SSi, Ir Hj Corry Saidan MSi, H Yusfik Helmi Dt Yang Sati, H Rizaldi Gustian SE MHum, Ir Bachtul dan Syaiful SH. Raizul menambahkan, hanya balon yang memenuhi persyaratan pendaftaran yang bakal diproses tim Pilkada PAN Kota Padang dan dibahas dalam rapat tim nantinya. Proses yang dilakukan tetap mengacu pada mekanisme dan peraturan yang berlaku di PAN.

Terkait dengan pasangan calon Wako dan Wawako yang bakal diusung PAN Kota Padang, Raizul tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai politik lainnya. Jika ini memang terjadi, Raizul memastikan partai tersebut memiliki komitmen yang sama dengan PAN. Wakil Ketua Tim Pilkada PAN Kota Padang, Yul Afnedi menambahkan berkas pengembalian pendaftaran Balon sudah diterima panitia paling lambat pukul 24.00 WIB, Jumat (27/6). “Jika melewati waktu yang ditentukan, dengan sangat terpaksa kami menolak pengembalian berkas pendaftaran,” ujar Yul Afnedi yang juga membidangi masalah perdaftaran.
(sumber : padang ekspress)

Panwas Temukan PPS Belum Umumkan DPS

Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan sub tahapan pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Kota Padang, berakhir Minggu (23/6). Tapi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu Pilkada) menemukan dugaan masih adanya PPS yang belum mengumumkan DPS yang telah dilakukan sejak 23 Mei.

“Temuan ini, hampir terjadi di semua kecamatan di Kota Padang. Dari laporan Panwascam kami, ada PPS yang belum umumkan DPS, seperti di Kecamatan Kototangah, sementara tahapannya berakhir hari Minggu,” ujar Anggota Kelompok Kerja Pelaporan Mahyuddin di ruang kerjanya, kemarin. Panwas menilai, temuan adanya DPS yang belum diumumkan, sudah masuk kategori dugaan PPS melakukan pelanggaran administrasi.

“Tugas kami sesuai ketentuan undang-undang Pemilu yaitu mengawasi setiap tahapan, Pemilu Pilkada yang ditetapkan KPUD, makanya dalam waktu dekat dugaan temuan itu akan kami plenokan,” ungkapnya. Jika ada bukti awal yang kuat, lanjut Mahyuddin, maka PPS tersebut sudah masuk kategori melanggar administrasi.

Tak hanya itu, temuan Panwascam se-Kota Padang yang dilaporkan ke Panwaslu Sabtu lalu, ternyata ada petugas pemutakhiran data pemilih yang tidak bekerja maksimal. Misalnya, menurut Mahyuddin, didampingi Ketua Pokja AKP Zulkhailizar, petugas pemutakhiran data, mendelegasikan tugasnya kepada orang lain dengan imbalan Rp50 ribu untuk melakukan pendataan ke RT/RW di sebuah kelurahan. “Tapi, hal ini masih kita selidiki kebenarannya,” tandas Mahyuddin.

Bahkan Panwaslu Pilkada juga menemukan petugas penyelenggara Pilkada tingkat kelurahan berprofesi ganda. Kata Mahyuddin, selain petugas, ada petugas yang juga ikut masuk tim sukses salah seorang bakal calon kepala daerah. “Artinya, KPUD sebagai induk penyelenggaran Pilkada Kota Padang dalam bekerja penuh tantangan, sehingga perlu melakukan kordinasi internal secepatnya agar tahapan tidak dilaksanakan asal jadi, dan laporan diterima tak bersifat asal bapak senang,” tegasnya.

Ketua Panwaslu Pilkada Padang Maulid Hariri Gani mengakui, petugas Panwaslu kecamatan telah melakukan kerja kepanwasan secara intens, mesti fasilitas dan pendanaan nihil. “Saya salut sama kawan-kawan di kecamatan, mereka bekerja untuk mengawal Pilkada tanpa melihat apakah dana sudah ada atau sudah cair atau belum, semangat ini akan terus kita tingkatkan, sekalipun persoalan anggaran Pilkada masih pro dan kontra di tingkat legislatif maupun eksekutif,” jelasnya.

Maulid mengakui, dana Panwaslu yang belum disahkan dan belum dapat dicairkan cukup menyulitkan untuk beraktivitas. “Tapi karena kami merasa bertanggung jawab terhadap amanah yang diembankan, tugas harus tetap jadi nomor satu,” pungkasnya.
(sumber padang ekspress)

Pelantikan Panwas Pilkada Kecamatan 11 Juni 2008

Panwas Pilkada Kota Padang Dilantik

Terkait semakin dekatnya jadwal Pilkada Kota Padang, mulai dari pendaftaran, hingga pencoblosan yang digelar 28 Oktober mendatang, Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Padang, masih dalam status menunggu, hingga proses Pilkada dimulai, termasuk dalam hal menindak Bakal Calon Wali kota dan Wakil Wali kota yang terindikasi “curi star”.

Ketua Panwas Kota Padang Maulid Hariri Gani tak menampik kemungkinan adanya kandidat yang melakukan aksi curi star, namun, dia menegaskan, selama kegiatan tersebut belum masuk dalam jadwal Pilkada, maka belum bisa dikatakan bahwa kandidat tersebut melakukan curi star.

“Contohnya saja baliho Fauzi Bahar. Selama di Baliho tersebut tertera jabatannya sebagai Walikota Padang, maka dikatakan sah, karena saat ini Fauzi Bahar masih menjabat Walikota Padang,” ungkapnya. Begitu juga dengan pembagian baju-baju oleh kandidat yang akan mencalonkan diri di arena Pilkada Kota Padang.

Dan secara jelas Maulid mengatakan, jika saat proses Pilkada dimulai, terjadi penyelewengan dari kandidat, maka Panwas akan melakukan tindakan tegas untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat. “Masyarakat juga kita harapkan bisa menjadi ‘telinga’ dan ‘mata’ Panwas, sehingga proses Pilkada bisa berjalan lancar,” tandasnya.

Sementara itu, bertempat di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Padang, kemarin dilaksanakan pelantikan 33 anggota Panwas Kecamatan (Panwascam) oleh DPRD Kota Padang. Anggota Panwascam yang terdiri dari 3 anggota Panwascam pada tiap kecamatan tersebut, diambil sumpahnya oleh Kepala Pengadilan Negeri Padang.

Ketua DPRD Kota Padang Hadison berharap, Panwascam yang telah dilantik, bisa menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hadison juga menegaskan, Panwascam harus bekerja secara profesional, sehingga tidak ada diskriminasi dalam Pilkada mendatang.

“Panwascam harus bersikap adil, jangan pernah memihak pada kandidat manapun, karena kita ingin Pilkada Kota Padang berjalan lancar,” tegasnya, usai pelantikan yang juga dihadiri Wali kota dan Wakil Wali Kota Padang, serta seluruh anggota DPRD, lengkap dengan seluruh anggota Panwas Kota Padang.

Sementara itu, Walikota Padang Fauzi Bahar menegaskan, anggota Panwascam harus bisa menjadi “hakim” yang tegas dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. Jika memang ada kesalahan kandidat, maka Panwascam bisa menindak tegas.
Panwas Siap Presentasikan Anggaran

Terkait pernyataan sejumlah anggota DPRD Kota Padang, yang menyebutkan anggaran Panwas Kota Padang yang terlalu berlebihan. Wali Kota Padang Fauzi Bahar menegaskan, anggaran tersebut memang layak diberikan kepada Panwas, mengingat tugas Panwas yang cukup berat.

Fauzi menyebutkan, Panwas sudah melakukan koordinasi dengan Pemko melalui TAPD, dimana anggaran sebesar hampir Rp2 miliar tersebut, dinyatakan sesuai dengan kebutuhan Panwas. “Mereka butuh sarana kantor, gaji hingga kebutuhan pada setiap titik tempat Pemungutan Suara (TPS), jadi memang butuh anggaran yang cukup,” ulasnya.

Di samping itu, mengingat beberapa daerah lain telah lebih dahulu melakukan Pilkada, Fauzi berharap, Panwas Kota padang bisa melakukan studi banding untuk melihat proses pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut. “Seperti Sawahlunto dan Pariaman, sehingga kita bisa mengambil sisi positif pelaksanaan Pilkada di sana, dan menerapkannya dalam pelaksanaan Pilkada Oktober mendatang,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Ketua Panwas Kota Padang Maulid Hariri gani menegaskan, sebenarnya anggaran sekitar Rp2 miliar tersebut, sudah diciutkan dari pengajuan awal Panwas yang mencapai Rp2,3 miliar. “Mungkin juga anggota DPRD tersebut kurang memahami undang-undang. Karena dalam aturan tersebut, Panwas memang harus diberikan anggaran dalam pelaksanaan tugas mereka mengawal Pilkada,” terang Maulid.

Tak hanya itu, Maulid merasa heran, DPRD sebagai lembaga yang melahirkan Panwas, kenapa menjadi “ribut” tentang anggaran Panwas. “DPRD yang membentuk Panwas, kenapa dipermasalahkan pula,” jelasnya.

Bahkan Maulid mengaku siap, jika anggaran yang diajukan tersebut dipaparkan di hadapan media, karena menurut undang-undang 32 tentang Pemerintah daerah, Panwas memang harus memaparkan biaya yang dibutuhkan, sehingga jelas porsi dan pos-pos anggaran tersebut. “Kita juga siap dipanggil DPRD untuk mempresentasikan kebutuhan anggaran kita,” pungkas Maulid.