PKS Sandingkan Fauzi-Mahyeldi? 20 Juli Deklarasi Cawako-Cawawako

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya memilih berkoalisi dengan dalam pengajuan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Cawako-Cawawako) Padang yang akan bertarung pada Pilkada Padang. Padahal, partai yang punya basis massa besar ini dengan jumlah suara yang dimilikinya, bisa mengajukan pasangan calon sendiri.

Ketua DPD PKS Padang Budiman masih enggan menyebutkan nama partai yang mereka ajak koalisi, termasuk tokoh yang akan diusung menjadi Cawako bersama Cawawako internal PKS, Mahyeldi Ansharullah. Namun, Budiman memastikan bahwa Cawako yang mereka usung berasal dari pengurus partai koalisi mereka.

Dari bocoran yang diperoleh Padang Ekspres dari seorang pengurus teras PKS yang tidak mau disebutkan namanya, PKS memilih calon incumbent yang sekarang menjabat Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Padang Fauzi Bahar sebagai Cawako yang bersanding dengan Mahyeldi Ansharullah. “Sebab, dari beberapa kali survei yang diadakan PKS, nama Fauzi Bahar berada di urutan teratas,” ungkapnya, kemarin.

Ketika ditanya kepada Budiman, soal apakah Cawako yang diusung PKS memang Fauzi Bahar? “Tunggu saja tanggal mainnya. Kita akan deklarasikan pasangan Cawawako-Cawako PKS 20 Juli mendatang,” kilah Budiman kepada wartawan, Sabtu (5/7) di sekretariat DPD PKS Kota Padang.

Budiman mengatakan, seluruh persiapan, mulai dari survei pasangan calon, penyatuan visi dan misi, hingga koordinasi dengan DPW dan DPP sudah dilakukan partai Islam ini. “Sejak dua tahun lalu kita sudah melakukan survei siapa yang akan bersanding dengan calon internal kita Mahyeldi Ansharullah, dan ternyata dari empat kali survei, tetap muncul satu nama yang mendapat dukungan masyarakat,” urai Budiman.

Menanggapi sudah lebih dulunya sejumlah pasangan calon perseorangan (independent) mendeklarasikan diri, Budiman tak mempersoalkannya karena, saat ini PKS sudah masuk tahap persiapan teknis deklarasi. “Rencananya kita akan deklarasi di kantor DPW, tapi hal tersebut belum pasti,” terang anggota DPRD Kota Padang yang bergabung pada Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat ini.

Sebelumnya, PKS membuka pendaftaran Cawako yang akan bersanding dengan Mahyeldi. Dari sejumlah nama yang mendaftar, memang terdapat nama Fauzi Bahar yang didaftarkan orang terdekatnya. Selain itu, ikut mendaftar Wakil Wali Kota Padang Yusman Kasim, yang sekarang resmi menjadi Cawako dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
(sumber : padang ekspress)

KPU Minta Panwas Jangan Gegabah

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Endang Mulyani mengimbau Panwas agar tidak gegabah dalam mengekspos temuan dan meningkatkan koordinasi dengan KPU. Hal itu terkait atas temuan pihak Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Padang, tentang Daftar Pemilih Suara (DPS) yang tidak diumumkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di beberapa tempat.

Menurutnya, tidak ada kelalaian pihak PPS dalam menyampaikan DPS. Karena pihak PPS yang dinyatakan melakukan kelalaian yaitu salah satu PPS di kawasan Lubuk Begalung, sudah mengeluarkan pengumuman perihal data DPS tersebut.

“DPS kan tidak harus ditempel secara keseluruhan, bisa juga dengan pengumuman secara umum. Jika ada warga yang ingin memastikan namanya terdaftar, pihak PPS memberikan keterangan melalui buku DPS yang tersedia dan memuat secara lengkap data pemilih sementara di kawasan tersebut,” ungkap Endang di dampingi Divisi Sosialisasi KPU Padang.

Sedangkan menyangkut PPS di kawasan Lubuk Buaya, yang juga dikatakan tidak memberikan informasi tentang DPS, Endang yang terlebih dulu sudah mengkonfirmasi temuan tersebut kepada pihak PPS Lubuk Buaya menegaskan, persoalan yang dipertanyakan Panwas tersebut bukan kelalaian, namun hanya masalah teknis.

“Kantor Lurah Lubuk Buaya tersebut baru saja pindah, jadi pihak PPS belum sempat menempelkannya di kaca pengumuman. Tapi soal data, semuanya sudah tersedia, dan masyarakat bisa meminta keterangan kapan saja,” tegas Endang.

Menanggapi keluhan Panwas tentang anggaran yang tak kunjung cair, Sekretaris Komisi A DPRD Kota padang Sabaruddin Herman menjabarkan, memang dalam pembahasan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2008, sudah dialokasikan Rp2 miliar untuk kegiatan Panwas, namun pencairannya belum bisa dilakukan mengingat, APBD perubahan belum dibahas, apalagi disyahkan.

“Panwas akan diberi pinjaman oleh Pemko Padang, sebanyak kebutuhan terkini Panwas tersebut. dan Panwas harus melakukan koordinasi dengan pihak Pemko untuk merealisasikannya, dengan memberikan data yang jelas. Seperti biaya kantor, honor hingga Panwascam serta biaya transportasi,” lanjut Sabaruddin.
(sumber : padang ekspress)

MUDA Imbau Pendukung Segera Mendaftar ke PPS

Meskipun pendaftaran calon perseorangan telah dibuka KPU Padang, Jumat (4/7), namun pasangan Mudrika-Dahnil Aswad (MUDA) belum mendaftarkan diri. Sebab dukungan masih terus mengalir, sehingga Muda masih menverifikasi data tersebut. Hingga saat ini Muda telah mendapatkan kurang lebih 43 ribu dukungan, yang telah bersih dan diverifikasi. Agar dukungan yang diberikan warga lebih berarti, Muda mengimbau warga segera mendaftarkan diri ke PPS terdekat, sehingga dapat menggunakan hak pilih pada pilkada mendatang.

“ Rencananya kita baru akan mendaftar ke KPU sekitar tanggal 7 dan 8 mendatang, sebab hingga saat ini dukungan masih terus mengalir, kita tidak ingin mengecewakan warga Padang, jika dukungannya tidak diakomodir. Apalagi 10 hari terakhir jumlah dukungan terus meningkat mencapai kuranglebih 3.000 dukungan perhari.

Meskipun demikian, kita membatasi masuknya dukungan hari ini, setelah itu kita tinggal verifikasi bersih, baru diserahkan,” ujar pasangan Muda kepada Padang Ekspres di sekretariatnya, kemarin. Berdasarkan data terakhir sekretariat, jumlah dukungan yang masuk hingga saat ini 60 ribu dukungan, namun baru sekitar 43 lebih yang telah diverifikasi. Dukungan ini telah dipisahkan per kelurahan, dari 104 kelurahan di Kota Padang pihaknya mendapatkan dukungan dari 102 kelurahan.

Saat ini dukungan terbanyak diberikan kelurahan berasal dari kelurahan di Kecamatan Koto Tangah sebanyak 12.010 dukungan, Pauh,2.732 dukungan, Nanggalo sebanyak 2.296, Lubuk Begalung, 7.405, Kuranji 3.376, Padang Selatan 1.861. Sedangkan Padang Utara dan Barat, masing-masingnya, 1.193 dan 3.790 untuk Padang Timur, 5.830 dan Lubuk Kilangan, 2.683 serta Bungus Teluk Kabung sebanyak 1.897. Atas kepercayaan yang diberikan warga, pasangan Muda mengucapkan terima kasih, sebab telah memberikan amanah melalui dukungan tersebut.

Hanya saja dukungan tersebut belumlah berarti jika warga belum mendaftarkan diri ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan terdekat. Sebab jika tidak terdaftar dalam PPS, berarti warga tidak dapat turut berpartisipasi dalam pemilu. Sehingga warga tidak dapat berpartisipasi secara langsung memberikan suara untuk pasangan MUDA dalam pilkada, Oktober mendatang.

Pihaknya juga berharap agar KPU, turut pro aktiv dalam hal ini PPS untuk mendata warga yang telah memiliki hak untuk pemilu, namun belum terdaftar untuk mengikuti pemilu. Apalagi saat ini warga memiliki kesibukan hingga malam hari, dalam hal ini memang diperlukan peran aktif anggota PPS untuk mendatangi rumah warga, yang belum juga mendaftar.

Sementaraa itu ketika disinggung, apakah Mudrika bersedia mundur dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pembangunan Pemrov Sumbar, jika lulus verifikasi di KPU nanti. Dengan tegas ia menjawab bersedia, dengan catatan, ia telah keluarkan pernyataan KPU bahwa ia lulus sebagai calon Wali Kota Padang dan berhak ikut dalam Pilkada mendatang. “Saya orangnya sangat menghargai sistim, jika memang telah keluar keputusan KPU saya lolos sebagai cawako, maka saat itu juga saya akan menyerahkan surat pengunduran diri,” tutupnya.
(sumber : padang ekspress)

Pendaftaran Calon Independen Dibuka

Berbagai persiapan untuk menghadapi Pilkada Kota Padang mulai dilakukan KPU Padang. Hari ini, pendaftaran calon perseorangan (independen) Pilkada Kota Padang dimulai.

Seluruh petugas penyelenggara, mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga pasangan calon yang akan maju, diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga proses pendaftaran hingga pelaksanaan Pilkada berjalan lancar.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan KPU Kota Padang Boiziardi menjelaskan, pendaftaran calon perseorangan akan berlangsung mulai hari ini hingga 10 Juli mendatang. Setiap pasangan calon harus memberikan daftar dukungan minimal 27 ribu suara tersebut, kepada KPU dan PPS.

“Kepada KPU, pasangan calon diwajibkan memberikan nama lengkap pasangan calon, daftar dukungan, serta daftar kecamatan dan kelurahan tempat asal pendukung. Sementara kepada PPS, setiap pasangan calon diwajibkan memberikan daftar dukungan, foto pasangan calon, dan foto kopi pendukung,” jelas Boiziardi, usai sosialisasi pelaksanaan pendaftaran calon perseorangan bagi PPS dan PPK, kemarin.

Lebih lanjut Boiziardi menjabarkan, tanggal 11-13 Juli, merupakan tahap verifikasi administrasi pasangan calon, yang dilakukan PPS, dilanjutkan dengan verifikasi faktual pada tanggal 13-24 Juli. “Tapi sebelumnya, pada tanggal 22-23 Juli, PPS harus melakukan rekap data dalam bentuk berita acara yang akan diserahkan kepada PPK dan pasangan calon,” tandas Boiziardi.

Dia juga menegaskan, pihaknya akan mencoret jika ditemukan ada dukungan ganda atau KTP ganda yang diajukan calon. “Begitu juga jika ditemukan KTP yang sama pada pasangan calon. Kita akan coret nama pendukungnya,” tegas Boiziardi. Meskipun pendaftaran belum dibuka, tetapi sejauh ini sudah ada sejumlah calon yang meminta informasi ke sekretariat KPU Padang. Mereka adalah Mudrika, Murlis Muhammad, dan Sutrisno AB.

Distribusi Logistik Agustus

Tentang kesiapan logistik untuk Pilkada Padang, Ketua Pokja Logistik KPU Kota Padang Yuliwan Rajo Ameh memaparkan, pihaknya telah melakukan tahapan administrasi kelengkapan data kebutuhan logistik, hingga penawaran tender.

“Tahap administrasi dan penawaran tersebut sudah dilakukan sejak Mei lalu,” jelasnya. Tentang pengadaan, Yuliwan menargetkan, mulai 24 Agustus mendatang hingga H-3 Pilkada, pencetakan surat suara dan pendistribusian logistik bisa dilakukan.

“Kita sengaja memulai proses penyediaan logistik lebih awal, untuk menghindari kendala saat Pilkada dimulai, seperti kurangnya surat suara, atau persiapan logistik yang tak tuntas. Kita juga berharap, seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan Pilkada yang kondusif,” tukasnya.
(sumber : padang ekspress)

PPS Lubukbuaya dan Lubeg Disorot

KPU Kota Padang diminta serius melakukan sosialisasi tentang daftar pemilih sementara (DPS) dan tahapan pemutakhiran data. Pasalnya, Panwas Pilkada Kota Padang masih menemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum mengumumkan DPS-nya, sehingga dapat menghambat proses pemutakhiran data pemilih.

Ketua Panwascam Koto Tangah, Isdarilman tak menampik hal tersebut. Menurutnya, pada kawasan Lubukbuaya, ternyata ada satu TPS yang belum ada DPS-nya. “Alasan pihak PPS Lubukbuaya, adalah karena belum diterimanya daftar pemilih sementara yang diturunkan KPU Padang. Kenapa Lubuk Buaya belum, sementara di TPS lain sudah lengkap, ada apa?” kata Isdarilman mempertanyakan.

Menyikapi kondisi tersebut, Isdarilman melakukan koordinasi dengan Ketua PPS Lubukbuaya, dengan melakukan pendataan pemilih sendiri berdasarkan kartu keluarga warga. “Ini juga tidak lepas dari pantauan kita,” ungkap Isdarilman lagi.

Bahkan Isdarilman menambahkan, temuan Panwascam Lubuk Begalung lebih parah lagi, di samping hampir semua PPS tidak mengumumkan DPS lewat papan pengumuman, di tingkat kelurahan ternyata juga tak mampu memanfaatkan media publik seperti masjid dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan DPS dan pemutakhiran data.

“Ini kentara sekali kita ketahui dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan PPS Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, seperti tak ditempelkannya DPS di kantor PPS,” ujar anggota Panwascam Lubuk Begalung, Lenny Susilawati. Pihak Panwascam sendiri, kata Lenny telah menegur PPS kelurahan tersebut, tapi menurut hasil kordinasi di lapangan, ternyata DPS tidak ditempel, karena data itu banyak salahnya.

Di tambah pula belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor PPS sendiri. Ditemui terpisah, Ketua Panwas Pilkada Kota Padang Maulid Hariri Gani memaparkan, pihaknya akan melakukan pembundelan temuan tersebut, dan selanjutnya akan dilaporkan kepada DPRD Kota padang melalui Komisi A.

“Kita juga akan menyurati KPU Padang, sebagai induk penyelenggara Pilkada untuk lebih memprofesionalkan petugasnya baik PPS maupun petugas pemutakhiran data pemilih, karena keberlangsungan Pilkada Kota Padang berjalan aman dan damai sangat ditentukan dari pemutakhiran data ini,” tegas Maulid.

Maulid juga menyebutkan, dari analisis Panwaslu Pilkada Padang, bisa jadi, sumber sengketa Pilkada Padang nantinya, salah satu pemicu utama adalah akibat pemutakhiran data yang asal-asalan. Menyinggung anggaran, Maulid mengatakan, ada kemungkinan hal tersebut merupakan sebuah langkah terorganisir agar tugas Panwaslu mandul.

”Bagaimana mau jadi wasit, kalau untuk operasional saja Panwascam berutang atau merogoh uang pribadi,” ujarnya. Namun, Maulid berkeyakinan pemerintah dan DPRD Kota Padang tidak akan tinggal diam, bahkan saat melakukan safari koordinasi ke seluruh Panwascam, Maulid tetap minta anggota Panwas untuk bekerja maksimal sekalipun dana kepanwasan belum jelas juntrungannya.

”Ini hanya terkait masalah teknis dan aturan penganggaran, soalnya dana panwaslu itu baru diakomodir pada Perubahan APBD Padang yang pembahasannya juga kita sendiri belum tahu,” tambahnya yang didamping Wakil Ketua Mahyuddin.

Maulid berharap, dana bisa cair sebelum masuk tahapan pendaftaran calon perseorangan 4 hingga 27 Juli mendatang. Soalnya untuk mengawasi uji faktual data dukungan calon perseorangan di semua keluarahan di Kota Padang, jelas tak mungkin tanpa di backup dana.”Panwascam akan mandul, kalau dana tidak juga turun waktu itu,” pungkasnya.
(sumber : padang ekspress)

Harmensyah Lirik Golkar?

Ada yang istimewa dalam kegiatan sunatan massal yang dilakukan DPD Partai Golkar kemarin. Bukan acaranya, melainkan tamu yang hadir, yaitu Harmensyah, salah satu tokoh pemerintahan yang optimis akan maju pada Pilkada Kota Padang, apa yang dilakukannya di sana?

Ditemui saat berlangsungnya acara sunatan, Harmensyah tak menampik bahwa salah satu alasan dirinya memenuhi undangan dari DPD Golkar Kota Padang adalah untuk menambah peluang untuk menjadi calon yang akan digandeng menuju arena Pilkada Kota Padang 23 Oktober mendatang.

“Saya bangga bahwa Partai Golkar mau mengangkat acara ini, karena akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di samping itu, saya juga sangat berharap ada support dari Partai Golkar kepada saya, untuk bisa maju pada Pilkada mendatang,” jelasnya. Partai Golkar, kata Harmensyah, bisa melihat figur siapa yang bisa menjadi pertimbangan untuk dijadikan pasangan calon yang akan diusung.

“Kita melihat bahwa Kota Padang butuh pemimpin yang bisa membuat perubahan ke arah lebih baik. Tapi saya juga tidak akan memaksakan diri untuk dipilih,” tandasnya. Tentang posisi yang akan ditempatinya kelak, Harmensyah mengharapkan dirinya bisa menjadi calon Wali Kota Padang untuk periode 2008-2013 mendatang dari Partai Golkar.

Namun ketika ditanya, kemungkinan dirinya hanya menjadi calon Wakil Wali Kota, Harmensyah hanya tersenyum. “Nanti kita lihat lagi bagaimana baiknya, yang jelas secara pribadi, jika saya dicalonkan sebagai Wali Kota, saya akan berbuat yang terbaik,” ucap Kepala Bapedalda Sumbar ini.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kota Padang Z Panji Alam menyatakan bahwa kehadiran Harmensyah adalah sesuatu yang wajar. Apalagi Harmensyah masuk salah satu dari 12 kandidat yang diusulkan DPD Golkar kepada DPP, untuk menjadi calon Wali Kota atau Wakil Walikota Padang.

“Wajar juga dia punya target. Tapi dalam mekanisme Partai Golkar, semua keputusan merupakan hasil dari rapat pimpinan yang akan diadakan minggu kedua bulan Juli ini,” jelasnya. Bahkan secara pribadi, Panji pun menegaskan, dirinya juga telah siap untuk maju di arena Pilkada Kota Padang. Hingga saat ini, lanjut Panji, kesempatan masih terbuka lebar bagi kandidat yang ingin maju bersama Golkar, termasuk kader internal sekalipun.
(sumber : padang ekspress)

Golkar akan Tentukan Sikap

Semakin dekatnya batas waktu deklarasi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, membuat Tim Pilkada Partai Golongan Karya (Golkar) kian berbenah. Rencananya, Minggu depan, partai ini akan mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon (Balon) yang akan diseleksi, berdasarkan mekanisme partai yang identik dengan warna kuning ini.

“Kita masih menunggu surat keputusan DPP. Sangat diharapkan surat tersebut tiba sebelum tanggal 5 Juli,” ungkap Ketua Tim Pilkada Partai Golkar Kota Padang Afrizal kepada wartawan, kemarin. Menurut Afrizal, sebenarnya surat pertama dari DPP sudah keluar beberapa waktu lalu, namun karena masih ada pembenahan, maka pihaknya masih menunggu surat kedua.

“Hal ini baru pertama terjadi. Mungkin berkaca pada pengalaman yang sudah-sudah, maka untuk Pilkada Kota Padang, perlu sentuhan strategi baru,” jelas Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Padang ini.

Afrizal mengakui, dirinya hingga kini belum mengetahui secara pasti isi surat tersebut, namun intinya adalah perubahan target balon Pilkada. “Saat ini juga sedang dilaksanakan Rakornas, jadi kita menunggu keputusan saja. Mudah-mudahan ada poin yang mengakomodir aspirasi masyarakat bawah, dalam hal pengajuan calon, sehingga hasilnya lebih optimal,” tandasnya.

Mengingat batas deklarasi calon tinggal 26 hari lagi, Afrizal pun menargetkan Tim Pilkada akan mulai bekerja minggu depan. Diawali dengan jumpa pers, pengumuman pembukaan pendaftaran Balon, hingga penentuan calon yang akan diajukan. “Bisa jadi kita membuka peluang untuk calon wako, atau wawako saja, atau malah dua-duanya. Semuanya tergantung surat dari DPP,” tegasnya.

Namun secara gamblang, anggota Komisi D DPRD ini berharap, strategi dan keputusan apapun yang akan dikeluarjan DPP, merupakan langkah paling optimal bagi DPD Golkar Kota Padang, untuk melaju menuju Pilkada, mengingat dari segi suara yang mencapai 17 persen, Partai Golkar sebenarnya bisa maju sendiri.
(sumber : padang ekspress)

Ajakan Golput, Tidak Mendidik

Anggota KPU Pusat Endang Sulastri mengimbau kepada warga Sumbar, khususnya Kota Padang untuk dapat berpikir cerdas, dengan tidak mengikuti ajakan golput yang marak dihembuskan sejumlah oknum dan golongan yang tidak bertanggungjawab, akhir-akhir ini jelang Pemilu.

Ajakan golput, menurut Endang, merupakan ajakan yang tidak mendidik, di tengah tuntutan reformasi yang didengungkan rakyat saat ini. “Jika ancaman golput itu dilaksanakan, dipastikan akan membuat jumlah golput semakin tinggi. Terlebih, jika ancaman itu diikuti mobilisasi dukungan. Tanpa ada ajakan untuk golput, kecenderungan untuk menjadi golput sebagai bentuk protes dari pemilu ke pemilu sudah tinggi.

Kondisi ini terjadi karena hasil pemilu dan kegiatan politik lainnya dirasakan semakin jauh dari ekspektasi publik,” terang Anggota KPU Pusat Endang Sulastri saat acara “Sosialisasi Pemilu 2009” di Lapangan Imam Bonjol, Sabtu (28/6). Data KPU Pusat, kata Endang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 mencapai 92,74 persen. Pada pemilu legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi turun menjadi 84,07 persen. “Meningkatnya jumlah golput menjadi tren demokrasi prosedural di berbagai negara, tak hanya di Indonesia saja. Kondisi ini, merupakan tantangan bagi para penggiat demokrasi untuk mengubah pola pilih pemilih. Pemilih dalam hal ini, harus diajak untuk sadar dalam menggunakan hak politiknya. Salah satunya, lewat sosialisasi ini,” ujarnya.

Turut hadir, staf Menkominfo RI DR Ismail, Wawako Padang Yusman Kasim serta sejumlah pejabat Pemko, unsur Muspida, tokoh masyarakat dan partai politik. Tak hanya acara sosialisasi Pemilu, dalam kesempatan itu warga kota turut disuguhkan hiburan “Randai Palito Nyalo” dan lawak dari Jarwo Kwat dan Buyung “API”. Wawako Padang Yusman Kasim berharap kepada warga kota agar dapat memanfaatkan sosialisasi Pemilu tersebut dengan baik, supaya Pemilu 2009 lebih baik dibanding 2004 dan berkualitas. Wawako dalam hal ini juga meminta kepada KPU Padang agar dapat melakukan pendataan daftar pemilih secara akurat sehingga tidak ada daftar pemilih fiktif. “Dalam kesempatan ini, saya juga mengimbau kepada sejumlah parpol agar dapat selama kampanye dapat menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan bangsa,” tutur Wawako Yusman.

Staf Menkominfo RI DR Ismail dalam sambutannya mengatakan acara sosialisasi Pemilu ini, merupakan bagian program “Gerakan Nasionalisasi Pemilu 2009” yang telah dicanangkan Presiden SBY pada 6 Juni lalu dan sesuai pula dengan program kegiatan Badan Informasi Publik (BIP) Depkominfo RI. “Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak semua lapisan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mensukseskan Pemilihan Umum 2009, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” tutup DR Ismail.
(sumber : padang ekspress)

Sosialisasi Pemilu, KPU Bawa Artis Ibukota

Pesta demokrasi Pemilu 2009 saat ini sudah mulai disosialisasikan di sejumlah daerah. Khususnya Kota Padang, sosialisasi Pemilu 2009 akan dihelat di Lapangan Imam Bonjol, Sabtu (28/6). Tak tanggung-tanggung, sosialisasi Pemilu ini akan diberikan KPU Pusat beserta pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) RI. Sejumlah artis dan pelawak pun turut dihadirkan untuk memeriahkan suasana bermalam minggu untuk warga Kota Padang. Diantaranya Jarwo “Kuat” dan Buyung “API”.

“Tak hanya itu, gelaran acara kesenian daerah “Randai Palito Nyalo” turut pula didaulat untuk menyonsong Pemilu 2009 tersebut. Semua elemen tokoh masyarakat, tokoh partai politik dan pejabat pemerintah turut kita undang. Karena sosialisasi dinilai sangat penting untuk semua golongan sebagai upaya dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu akan datang,” terang Kepala Bakominfo Kota Padang Veri Yasri saat jumpa pers di ruang kerjanya, Kamis (26/6).

Di samping hiburan, kata Veri, pembicara dari KPU Pusat dan pejabat dari Depkominfo akan menyampaikan tentang peraturan, tata tertib serta Undang-undang Pemilu. “Sekalipun sosialisasi informasi bidang politik, bidang hukum dan bidang keamanan Pemilu diselenggarakan di Kota Padang, tapi tidak terlepas dari rasa tanggung jawab kita bersama masyarakat Sumbar agar Pemilu nantinya dapat berjalan lancar, aman dan tertib,” ujar mantan Kepala Dinas Pasar Raya Padang itu.

Untuk itu, tambah Veri, Pemko sangat mengharapkan kesediaan warga kota beserta undangan agar dapat bersama-sama mengikuti acara tersebut. “Karena seperti diketahui, waktu Pemilu tidak berapa lama lagi. Tanpa sosialisasi, dikhawatirkan masyarakat (khususnya generasi muda/pemilih pemula) tidak akan tahu terhadap hak dan kewajiban mereka saat Pemilu nanti,” ungkapnya.

Acara sosialisasi Pemilu ini, jelas Veri, merupakan bagian program “Gerakan Nasionalisasi Pemilu 2009” yang telah dicanangkan Presiden SBY pada 6 Juni lalu dan sesuai pula dengan program kegiatan Badan Informasi Publik (BIP) Depkominfo RI.
(sumber : padang ekspress)

Panwas Temukan PPS Belum Umumkan DPS

Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan sub tahapan pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Kota Padang, berakhir Minggu (23/6). Tapi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu Pilkada) menemukan dugaan masih adanya PPS yang belum mengumumkan DPS yang telah dilakukan sejak 23 Mei.

“Temuan ini, hampir terjadi di semua kecamatan di Kota Padang. Dari laporan Panwascam kami, ada PPS yang belum umumkan DPS, seperti di Kecamatan Kototangah, sementara tahapannya berakhir hari Minggu,” ujar Anggota Kelompok Kerja Pelaporan Mahyuddin di ruang kerjanya, kemarin. Panwas menilai, temuan adanya DPS yang belum diumumkan, sudah masuk kategori dugaan PPS melakukan pelanggaran administrasi.

“Tugas kami sesuai ketentuan undang-undang Pemilu yaitu mengawasi setiap tahapan, Pemilu Pilkada yang ditetapkan KPUD, makanya dalam waktu dekat dugaan temuan itu akan kami plenokan,” ungkapnya. Jika ada bukti awal yang kuat, lanjut Mahyuddin, maka PPS tersebut sudah masuk kategori melanggar administrasi.

Tak hanya itu, temuan Panwascam se-Kota Padang yang dilaporkan ke Panwaslu Sabtu lalu, ternyata ada petugas pemutakhiran data pemilih yang tidak bekerja maksimal. Misalnya, menurut Mahyuddin, didampingi Ketua Pokja AKP Zulkhailizar, petugas pemutakhiran data, mendelegasikan tugasnya kepada orang lain dengan imbalan Rp50 ribu untuk melakukan pendataan ke RT/RW di sebuah kelurahan. “Tapi, hal ini masih kita selidiki kebenarannya,” tandas Mahyuddin.

Bahkan Panwaslu Pilkada juga menemukan petugas penyelenggara Pilkada tingkat kelurahan berprofesi ganda. Kata Mahyuddin, selain petugas, ada petugas yang juga ikut masuk tim sukses salah seorang bakal calon kepala daerah. “Artinya, KPUD sebagai induk penyelenggaran Pilkada Kota Padang dalam bekerja penuh tantangan, sehingga perlu melakukan kordinasi internal secepatnya agar tahapan tidak dilaksanakan asal jadi, dan laporan diterima tak bersifat asal bapak senang,” tegasnya.

Ketua Panwaslu Pilkada Padang Maulid Hariri Gani mengakui, petugas Panwaslu kecamatan telah melakukan kerja kepanwasan secara intens, mesti fasilitas dan pendanaan nihil. “Saya salut sama kawan-kawan di kecamatan, mereka bekerja untuk mengawal Pilkada tanpa melihat apakah dana sudah ada atau sudah cair atau belum, semangat ini akan terus kita tingkatkan, sekalipun persoalan anggaran Pilkada masih pro dan kontra di tingkat legislatif maupun eksekutif,” jelasnya.

Maulid mengakui, dana Panwaslu yang belum disahkan dan belum dapat dicairkan cukup menyulitkan untuk beraktivitas. “Tapi karena kami merasa bertanggung jawab terhadap amanah yang diembankan, tugas harus tetap jadi nomor satu,” pungkasnya.
(sumber : padang ekspress)

Pendaftaran Balon Wako PAN Dibuka

Mulai hari ini (23/6), DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Padang kembali membuka pendaftaran bakal calon (balon) wali kota (wako) dan wakil wali kota (wawako) Padang periode 2008-2013. Keputusan ini berdasarkan rapat tim Pilkada PAN di sekretariat PAN Padang Jalan Raden Saleh Nomor 21 A, Minggu (22/6). Ketua Tim Pilkada PAN Kota Padang Raizul Mailis Dt Rajo Nando didampingi Wakil Ketua Yul Afnedi dan Humas Publikasi St Nirwansyah, menyatakan pendaftaran resmi dibuka mulai hari ini hingga Jumat (27/6). Kegiatan ini bakal dipusatkan di Sekretariat PAN Padang selama jam kerja.

“Jadi dalam lima hari ini, semua balon yang telah mengambil formulir maupun yang akan mengambil formulir, ditenggat paling lambat mengembalikan Jumat mendatang,” tegas Raizul kemudian mengakui pendaftaran ini sempat tertunda satu bulan. Raizul menyebutkan sejak pertama dibuka pendaftaran, telah tujuh orang yang mengambil formulir balon Wako dan 15 orang mengambil formulir balon Wawako Padang. Dengan dibukanya kembali pendaftaran, Raizul berharap balon yang telah mendaftar maupun yang akan mendaftar sudah mengembalikan formulir kepada tim Pilkada PAN Kota Padang, lengkap dengan persyaratannya.

Tujuh Balon Wako Padang tersebut, yakni H Syofyan SH, Marsanova Andesra SH MH, Ferry Zain, Taslim SSi, Drs H Fauzi Bahar Msi, H Rinaldi Gustian SE MHum dan Syaiful SH. Sedang 15 orang balon Wawako Padang adalah Drs Marzuki Onmar, Marsanova Andesra SH MH, H Amran Nasution, Busrizalti SH MH, Davip Maldian SSos, Hendri Septa BBus (Acc) MIB, Syekh Khairil Syarif, Drs Yal Effendi MM, Edeytsil Edizar SPd, Taslim SSi, Ir Hj Corry Saidan MSi, H Yusfik Helmi Dt Yang Sati, H Rizaldi Gustian SE MHum, Ir Bachtul dan Syaiful SH. Raizul menambahkan, hanya balon yang memenuhi persyaratan pendaftaran yang bakal diproses tim Pilkada PAN Kota Padang dan dibahas dalam rapat tim nantinya. Proses yang dilakukan tetap mengacu pada mekanisme dan peraturan yang berlaku di PAN.

Terkait dengan pasangan calon Wako dan Wawako yang bakal diusung PAN Kota Padang, Raizul tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai politik lainnya. Jika ini memang terjadi, Raizul memastikan partai tersebut memiliki komitmen yang sama dengan PAN. Wakil Ketua Tim Pilkada PAN Kota Padang, Yul Afnedi menambahkan berkas pengembalian pendaftaran Balon sudah diterima panitia paling lambat pukul 24.00 WIB, Jumat (27/6). “Jika melewati waktu yang ditentukan, dengan sangat terpaksa kami menolak pengembalian berkas pendaftaran,” ujar Yul Afnedi yang juga membidangi masalah perdaftaran.
(sumber : padang ekspress)